Prabowo Tolak Hasil KPU, TKN: Sikap yang Tidak Demokratis dan Jauh dari Sikap Patriotik

Jika Prabowo diberikan informasi dan data yang akurat, maka sebagai pemimpin Capres 02 itu akan mengsikapi hasil pilpres dengan arif dan bijaksana

Prabowo Tolak Hasil KPU, TKN: Sikap yang Tidak Demokratis dan Jauh dari Sikap Patriotik
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan pernyataan politik didepan masa pendukungnya pada acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penolakan terhadap hasil pemilu tanpa melalui mekanisme Undang-undang (UU) merupakan sikap yang tidak demokratis dan jauh dari sikap patriotik.

Demikian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate menanggapi penolakan Calon Presiden Prabowo Subianto terhadap hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sikap yang tidak demokratis dan jauh dari sikap patriotik," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Rabu (15/5/2019).

Meskipun demikian, anggota DPR RI ini meyakini, jika Prabowo diberikan informasi dan data yang akurat, maka sebagai pemimpin Capres 02 itu akan mengsikapi hasil pilpres dengan arif dan bijaksana.

"Karenanya menjadi tugas ring satu BPN untuk memberikan masukan sesuai data dan fakta yang valid dan secara tegas perlu menolak internvensi pihak manapun termasuk pihak di dalam lingkungan internal sekalipun," jelas Johnny G Plate.

Karena dia tegaskan, suara dan keputusan rakyat harus dihormati.

Baca: TERBARU Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo, Kamis (02.30 WIB), Data Masuk 83,93%

Dia mengajak pula, partai-partai politik pendukung 02 sama sama menghargai dan mangakui hasil pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu, baik itu Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pilpres.

Ia pun mengatakan, penyelesaian sengketa pemilu sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Jika merasa dirugikan, demi kepastian hukum dan kepastian hak maka, dia berpesan, tempuh lah sesuai alur amanat UU.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved