Proyek KTP Elektronik

Periksa Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, KPK Dalami Penganggaran e-KTP

KPK memeriksa mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai saksi kasus proyek KTP elektronik untuk tersangka Markus Nari

Periksa Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, KPK Dalami Penganggaran e-KTP
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (17/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Pemeriksaan dilakukan guna mendalami anggaran Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik atau e-KTP).

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diperiksa sebagai saksi untuk mantan Anggota DPR Markus Nari.

Baca: Penjelasan Fadli Zon Tentang Perbedaan Sikap BPN terhadap Hasil Pilpres dan Pileg

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait anggaran pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan ketika saksi menjadi menteri keuangan RI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (17/5/2019).

Usai diperiksa KPK, Agus Martowardojo menjelaskan soal penganggaran dan kontrak multi years kepada pihak penyidik KPK.

Baca: Ini Penjelasan KPU Soal Skema Penetapan Capres-Cawapres Terpilih

Agus Martowardojo mengatakan perencana dan pelaksana anggaran berada pada pihak Kementerian teknis dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo 7
Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (17/5/2019).

"Jadi ini juga disampaikan bahwa di dalam UU itu jelas bahwa secara formal, secara materiil itu tanggung jawab Anggaran ada di kementerian teknis dalam ini di kementerian dalam negeri. Bahwa kemudian Kementerian dalam negeri membahasnya anggarannya dengan DPR itu juga adalah proses anggaran," ucap Agus.

Pihak kementerian keuangan, kata Agus Martowardojo bertindak sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara.

Sedangkan, menurutnya, kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai pengguna anggaran.

Baca: Dituding Kembali ke Orde Baru Bentuk Tim Asistensi Hukum, Wiranto: Saya Cuek Dikatakan Apa Saja

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved