Al Araf: Pekerjaan Berat Memilih Pimpinan KPK

Al Araf mengaku memilih pimpinan KPK merupakan kerja yang berat. Proses seleksi nanti, ia berharap dapat menghasilkan pimpinan KPK yang memiliki integ

Al Araf: Pekerjaan Berat Memilih Pimpinan KPK
ISTIMEWA
Direktur Imparsial Al Araf 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Direktur Imparsial Al Araf mengaku tertantang saat dirinya dipastikan menjadi salah satu sembilan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V untuk masa jabatan tahun 2019-2023 yang dipilih Jokowi.

"Menjadi pansel KPK tentu merupakan pekerjaan berat dengan tantangan berat mengingat harapan publik yang tinggi terhadap KPK dalam mengatasi persoalan korupsi di indonesia," ujar Al Araf kepada tribunnnews.com, Sabtu (18/5/2019).

Baca: TKN: Penolakan BPN Tak Akan Berpengaruh Terhadap Hasil Pemilu 2019

Penetapan Pansel Calon Pimpinan KP tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (17/5/2019).

"Kita tahu bahwa selama ini KPK merupakan institusi yang dipercaya publik dalam mengatasi persoalan korupsi di Indonesia. Karena kerjanya dalam mengatasi pemberentasan korupsi," lanjut Al Araf.

Karenanya, Al Araf mengaku memilih pimpinan KPK merupakan kerja yang berat. Proses seleksi nanti, ia berharap dapat menghasilkan pimpinan KPK yang memiliki integritas. "Dan independensi yang tinggi, serta memiliki kompetensi yang mempuni," harapnya.

Baca: Jokowi Yakin Pansel KPK yang Dibentuknya Merupakan Figur Kredibel

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap agar pansel capim KPK nanti dapat bekerja secara transparan. Transparansi adalah cara agar independensi calon pimpinan KPK 2019-2023 terjaga. "Harapannya pasti pengin nanti bisa memilih pimpinan KPK dengan kinerja tetap independen," kata Agus Rahardjo.

Selain menjaga independensi, Agus ingin para pansel dapat menjaga dua sisi. Dua sisi yang dimaksud ialah sisi program pencegahan dan sisi program penindakan. "Itu sangat penting karena enggak bisa ditinggalkan dua sisi itu," tegas Agus.

Baca: Jangan Ditanya ke Mana Prabowo Pergi

"Pencegahan harus terus-menerus, makin banyak melibatkan banyak instasi, masyarakat, NGO dan lain-lain. Tapi penindakan juga tidak boleh kendur, tidak boleh reda karena lewat penindakan itu, asset recovery, kerugian negara, harus bisa dikembalikan," lanjutnya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved