Pemilu 2019

Gultor Kopassus dan Densus 88 Evakuasi KPU Jika Aksi 22 Mei Berlangsung Rusuh

Kopassus TNI dan Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri akan diturunkan jika terjadi kerusuhan pengunjuk rasa pada aksi unjuk rasa 22 Mei besok.

Gultor Kopassus dan Densus 88 Evakuasi KPU Jika Aksi 22 Mei Berlangsung Rusuh
Wartakota/Angga Bhagya Nugraha
Sejumlah kendaraan taktis pengahalu massa dan baracuda, parkir di Area Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019). Kendaraan tersebut akan terus disana dalam rangka pengamanan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei nanti. Tidak hanya itu, sejumlah personil Brimob dari berbagai wilayah berkumpul di berbagai titik di Monas dan Senayan. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasukan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI dan Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri akan diturunkan jika terjadi kerusuhan pengunjuk rasa saat Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil akhir rekapitulasi hasil Pemilu di Jakarta, besok, Rabu (22/5/2019).

Satuan Penanggulangan Teror Kopassus bahkan telah menyusun skenario evakuasi komisioner KPU beserta dokumen terkait pemilu, dengan memadukan helikopter, kendaraan lapis baja hingga kapal perang TNI AL.

Pantauan Tribun Network, Senin (20/5/2019), tampak pasukan TNI/Polri sudah siaga di Ibu Kota.

Sebanyak 34 ribu personel TNI/Polri disiapkan untuk menanggulangi aksi 22 Mei, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan dan merampungkan rekapitulasi Pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjend TNI Sisriadi mengungkapkan ada beberapa objek yang akan dievakuasi perseonel TNI dari kantor KPU andai terjadi situasi tak terkendali.

"Obyek evakuasi meliputi VIP, dokumen hasil Pemilu dan korban apabila ada," kata Sisriadi saat dihubungi Tribun Network, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Dalam rangka pengamanan pengumuman hasil Pemilu (Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden), TNI menyiapkan 12 ribu personel.

"Atas permintaan Polri, TNI menyiapkan 12.000 personel yang akan bertugas membantu Polri untuk pengamanan pengumuman hasil pemilu. Secara operasional pasukan TNI berstatus BKO (Bawah Kendali Operasi) Polri," kata Sisriadi.

Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2019) dini hari.
Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2019) dini hari. (Tribunnews.com/ Danang Triatmojo)

TNI juga menyiagakan kekuatan sejumlah 20.000 personel untuk mengantisipasi apabila Polri meminta tambahan personel secara mendadak karena perkembangan situasi.

"Dalam pelaksanaan tugas pengamanan pemilu, Mabes TNI telah mendistribusikan dan menyosialisasikan ROE (Rules Of Engagement) kepada seluruh prajurit," lanjutnya.

Halaman
1234
Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved