Jusuf Kalla: Kekecewaan Tidak Akan Mengubah Keputusan

JK berkeyakinan, situasi politik yang cenderung memanas ini, tidak akan menghentikan proses pemerintahan dan ekonomi bangsa.

Jusuf Kalla: Kekecewaan Tidak Akan Mengubah Keputusan
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, meski terdapat kekecewaan pada kubu yang kalah tidak akan mengubah hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setiap peserta dalam sebuah pertandingan harus memiliki sikap sportif dan berjiwa besar, mengakui dan menerima kekalahan.

"Ada yang senang, ada yang kecewa. Kekecewaan paslon 02 tidak menerima, tidak akan mengubah keputusan, karena walau tidak tanda tangan tetap sah. Prabowo harus berjiwa besar, kan cuma dua, menang dan kalah. Tidak ada yang seri," ucap JK, Selasa (21/5/2019).

Baca: Besok Polisi Periksa Ustadz Sambo untuk Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi pilpres KPU yang diumumkan pada Selasa dini hari. Menurut Prabowo, proses pemilu 2019 diwarnai dengan kecurangan.

JK berkeyakinan, situasi politik yang cenderung memanas ini, tidak akan menghentikan proses pemerintahan dan ekonomi bangsa. "Ya satu, dua hari mungkin, tapi pemerintah akan jalan sesuai dengan program yang ada. Akan ada people power, krisis ekonomi dan krisis politik, ini tidak terjadi. Bahwa ada kekecewaan itu biasa terjadi, kembali lagi kita kembali ke proses yang hukum yang ada,"jelas dia.

Kuasa Hukum Tim Jokowi - Maaruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengaku siap menjadi pihak terkait jika pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita menghormati dan menyambut baik bahwa paslon 02 memutuskan untuk membawa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi," ujar Yusril.

Baca: KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi, ARBI Ucapkan Selamat kepada Jokowi-Maruf

Meski dalam sengketa yang dibawa ke MK, termohonnya adalah penyelenggara pemilu atau KPU, tim hukum TKN Jokowi-Maaruf siap menjadi pihak terkait.

Baca: BPN: Halangi Unjukrasa Merupakan Makar Terhadap Konstitusi

"Diumumkan 21 Mei dini hari batas akhir mengajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 24 Mei dan pihak kami bersiap-siap maju sebagai pihak terkait dalam sengketa yang diajukan. Termohon adalah KPU, pihak lain paslon 01 berhak mengajukan diri menjadi pihak terkait. Punya hak mengajukan bukti, saksi, atau ahli untuk menyanggah permohonon paslon 02," jelas Yusril.

Meski tak lugas menyatakan akan membawa sengketa pemilu ke ranah hukum, Prabowo Subianto mengatakan, akan memperjuangkan pemilu sesuai hukum dan konstitusi.

Baca: Wiranto Sebut Mayjen Soenarko Sudah Ditetapkan Tersangka dan Ditahan di Rutan POM Guntur

"Saya kira itu bisa menjadi pegangan sikap kita ke depan hukum dan upaya konsitusional lainnya itu akan kami laksanakan untuk membuktijan kebenaran kita sungguh-sungguh benar-benar menjunjungi tinggi kehidupan hukum dan kehidupan demokrasi," ungkap Prabowo.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved