Pakar Hukum: Soal Dugaan Keterlibatan Menpora, Kedepankan Praduga Tak Bersalah

Menurut Andi, persoalan hukum yang menjerat Imam Nahrawi, itu urusannya dengan penegak hukum.

Pakar Hukum: Soal Dugaan Keterlibatan Menpora, Kedepankan Praduga Tak Bersalah
/henry lopulalan
IMAM NAHRAWI JADI SAKSI- Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ketika mau menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/4/2019). Imam akan bersaksi untuk terdakwa Sekretaris Jenderal Komite Olahraha Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy yang terkena OTT KPK terkait kasus suap dana hibah dari Kemenpora kepada KONI.---Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pakar hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi Syafrani menilai kasus suap dana hibah KONI yang menyeret nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi harusnya disikapi dengan pendekatan hukum bukan dengan opini publik.

Menurut Andi, persoalan hukum yang menjerat Imam Nahrawi, itu urusannya dengan penegak hukum.

"Secara normatif, semua harus mengedepankan sikap praduga tak bersalah. Tidak boleh menvonis orang bersalah sampai ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap." Kata Andi, saat dimintai keterangan, Senin (20/5/2019).

Baca: Wiranto : Masyarakat Indonesia Wajib Bersyukur KPU Selesaikan Rekapitulasi Suara

Baca: Pelajar SKOI Samarinda Ajukan Tiga Permintaan ke Menpora

Andi juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penyidikan aparat penegak hukum terkait kasus ini.

"Kita harus menunggu semua proses hukum yang ada. Biarkan aparat hukum bekerja secara profesional." Imbuhnya.

Jika memang Imam Nahrowi tidak bersalah, lanjut Andi, tentunya yang bersangkutan akan terbebas dari hukum. Begitu pun sebaliknya.

"Kita jangan gegabah memvonis orang yang belum tentu bersalah, kita tunggu saja." Pungkasnya.

Diketahui, majelis hakim menyatakan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy terbukti memberikan Rp 11,5 miliar kepada pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Besaran uang itu diduga melalui tangan asisten pribadi atau aspri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi atas nama Miftahul Ulum.

Awalnya majelis hakim menyebutkan pemberian Rp 11,5 miliar itu dilakukan secara bertahap. Pemberian itu disebut untuk mempermudah pencairan dana hibah dari Kemenpora untuk KONI.

Uang itu diberikan oleh Hamidy dan Johnny E Awuy sebagai Bendahara KONI. Hamidy dan Awuy duduk sebagai terdakwa dalam persidangan dengan agenda pembacaan vonis tersebut.

"Bahwa juga Ending Fuad Hamidy dan Johnny E Awuy memberikan kepada saksi Miftahul Ulum selaku Aspri Menpora atau melalui orang suruhan staf protokoler Arif Saputra yang seluruhnya berjumlah Rp 11,5 miliar," kata hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved