Pansel Pimpinan KPK

Berkaca Kasus BLBI, Tim Pansel Ingin Pimpinan KPK Selanjutnya Jago TPPU

Penanganan TPPU menjadi sorotan tim Pansel usai bertemu dengan pimpinan KPK pada pagi tadi.

Berkaca Kasus BLBI, Tim Pansel Ingin Pimpinan KPK Selanjutnya Jago TPPU
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (tengah) dan Alexander Marwata (kedua kanan) berfoto bersama Ketua Pansel calon pimpinan KPK Yenti Garnasih (keempat kiri) dan anggota Pansel Capim KPK lainnya seusai pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Panitia seleksi calon pimpinan KPK bertemu dengan pimpinan lembaga antirasuah tersebut untuk membahas terkait proses seleksi pimpinan KPK jilid V berikut rekam jejak para calon yang ikut seleksi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan salah satu kriteria calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Ketua Tim Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih mengatakan bahwa pihaknya akan mencari calon pimpinan KPK yang juga terfokus dalam penanganan dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"TPPU-nya masih lemah, kan, itu pasti kita akan cari yang penanganan TPPU-nya," kata Yenti, usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).

Penanganan TPPU menjadi sorotan tim Pansel usai bertemu dengan pimpinan KPK pada pagi tadi.

Tim pansel juga akan mengevaluasi dari sisi kinerja KPK saat ini untuk menjadi bahan pencarian pimpinan KPK periode 2019-2023.

Baca: Jaksa KPK Dakwa Dirut PT Grand Kartech Beri Suap ke Pejabat Krakatau Steel

"Kita cari yang lebih agar asset tracing (penelusuran aset) itu lebih maksimal ya," ujar Yenti.

Yenti mencontohkan bahwa penelusuran aset oleh KPK saat ini memang sudah mulai bergerak seperti dalam kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim, selaku pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

"Kan yang sekarang, misalnya, kasus BLBI baru akan asset tracing ke TPPU ya. Kita akan cari seperti itu," kata Yenti

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku bahwa penanganan TPPU masih lemah.

Dia menyatakan jika dalam menangani TPPU perlu kehati-hatian mendalam.

"Harus diakui kita belum intens, karena memang itu kembali lagi, ahli-ahlinya perlu banyak. Makanya kita ngitungnya hati-hati," kata Saut.

Selain diperlukan banyak ahli, lanjut Saut, diperlukan juga sistem yang bertahap dan model dalam mengungkap TPPU.

Dia mengatakan bahwa sejak dari penyelidikan, penanganan TPPU sebetulnya bisa mulai dibahas.

"Sehingga ketika penyidikan sudah matang, itu learning organization," kata Saut.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved