• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 Juli 2014
Tribun Pemilu 2014

Ditemukan Penggelembungan Suara Parpol-parpol Besar di Bangkalan

Sabtu, 12 April 2014 17:52 WIB
Ditemukan Penggelembungan Suara Parpol-parpol Besar di Bangkalan
Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kembali melakukan perhitungan ulang kertas suara pemilihan legislatif di TPS 9, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Jateng, Kamis (10/4/2014). Perhitungan ulang surat suara dikarenakan ketidakpahaman KPPS, dimana daftar pemilih tetap yang hadir di TPS tersebut tercatat 291. Sementara, dalam berita acara jumlah total suara mencapai 386. (Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan) 

TRIBUNNEWS.COM, BANGKALAN - Hasil rekapitulasi perolehan suara sementara Pileg di Dapil VI Bangkalan terjadi penggelembungan yang signifikan pada sejumlah partai politik (parpol) besar.

Hal itu diketahui usai rekapitulasi suara di tingkat desa yang dilakukan di Balai Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal, Jumat (11/4/2014) malam.

Berdasarkan rekapitulasi suara dari 37 TPS yang ada dan sudah terangkum dalam form C1, perolehan suara sejumlah parpol besar berubah setelah dilakukan rekapitulasi tingkat desa.

Hasil rekapitulasi tingkat desa yang terangkum dalam form D1 menyebutkan, seperti yang ditunjukkan Caleg PKS Dapil VI Ahmad Mustamin, perolehan suara PKB untuk caleg DPRD Bangkalan tercatat sebanyak 1.630 suara.

Dalam form C1, PKB hanya mampu mendulang suara sebanyak 231 suara.

Selain PKB, dijelaskan Ahmad Mustamin, perolehan suara Partai Golkar yang awalnya sebanyak 2.457 suara berubah menjadi 3.737 suara, Partai Demokrat 899 suara berubah menjadi 2.979 suara, PAN 153 suara menjadi 991 suara, dan PPP sebanyak 180 suara bertambah menjadi 1.217 suara.

"Itu perubahan perolehan suara dari form C1 ke form D1 untuk DPRD Bangkalan di Dapil VI. Penggelembungan perolehan suara juga terjadi di tingkat propinsi dan pusat," ujarnya saat ditemui di Balai Desa Banyuajuh, Sabtu (12/4/2014).

Untuk provinsi, PKB yang awalnya mendapatkan 420 suara berubah menjadi 3.113 suara, Partai Golkar 1.092 suara berubah 1.482 suara, Partai Demokrat 576 suara menjadi 652 suara, Partai Gerindra 1.238 suara menjadi 2.998 suara, PAN 159 suara menjadi 993 suara, dan PPP 187 suara menjadi 1.593 suara.

Sementara perolehan suara DPR pusat, Partai Demokrat perolehan suara awalnya sebanyak 712 suara berubah menjadi 2.284 suara, PPP 449 suara menjadi 1.932, Partai Hanura 710 suara menjadi 3.074 suara, dan PBB 72 suara berubah menjadi 1.932 suara.

Atas perubahan perolehan suara itu, Ahmad Mustamin komplain melalui form D2 kepada Ketua KPPS H Lutfi usai rekapitulasi suara di tingkat desa. Namun upaya itu tidak mendapat tanggapan.

"Saksi juga tidak diberi foto kopi form D1 dengan alasan sudah malam, fotokopi sudah tutup dan bersedia membagikan besok (Sabtu) pagi," ujarnya.

Ahmad Mustamin kecewa setelah upaya mendapatkan foto kopi form D1 belum juga terwujud hingga Sabtu (12/4/2014) pagi.

Ia pun lantas mendatangi rumah H Lutfi untuk meminta foto kopi form D1. Namun yang bersangkutan tidak ada di rumah.

Tak hanya Ahmad Mustamin, Sugiyanto Caleg PDI Perjuangan yang juga dari Dapil VI juga menunggu kehadiran H Lutfi di Balai Desa Banyuajuh untuk mendapatkan foto kopi form D1.

Namun, hingga jam 08.00 WIB sosok yang ditunggu tak kunjung datang. Ia pun mendatangi rumah H Lutfi yang di situ masih ada Ahmad Mustamin.

"Setiba di rumahnya, katanya H Lutfi ke Malang," tutur Sugiyanto di Kantor Panwas Kecamatan Kamal.

Kabar bahwa H Lutfi pergi ke Malang membuat Sugiyanto dan Ahmad Mustamin panik.

Mereka mencoba mencari tahu dengan mendatangi sejumlah anggota KPPS lainnya.

Namun upaya itu tidak membuahkan hasil hingga akhirnya dia melaporkan KPPS ke panwas kecamatan dengan tuduhan membawa kabur form D1 dan penggelembungan suara.

"Form D1 itu kami temukan di rumah saudara Kus (Anggota KPPS). Dia pamitnya foto kopi, namun hingga dua jam tidak kembali. Akhirnya saya melapor," ujarnya di hadapan petugas Panwas Kecamatan Kamal.

Anggota Divisi Penindakan Panwas Kecamatan Kamal Mohammad Saehu mengatakan, laporan yang masuk atas atas pelapor Sugiyanto akan diproses dan dianalisa berdasarkan bukti-bukti di lapangan.

"Jika ada indikasi pidana maka akan kami lanjutkan ke polisi. Tapi jika penggaran administasi, kami teruskan ke KPU. Kalau penggelembungan suara itu masuk tindakan pidana," singkatnya. (Ahmad Faisol)

Editor: Willy Widianto
Sumber: Surya
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
2 KOMENTAR
3166831 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas