Calon Presiden 2014

Din Syamsuddin Sarankan Capres dan Cawapres Klarifikasi Kesalahannya

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyarankan supaya siapa pun orang yang menjadi capres

Din Syamsuddin Sarankan Capres dan Cawapres Klarifikasi Kesalahannya
TRIBUNNEWS.COM/ABDUL QODIR
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyarankan supaya siapa pun orang yang menjadi Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres) mengklarifikasi kesalahan-kesalahannya.

Din saat ditemui di Kantor PP Muhammadiya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2014) berharap persaingan pasangan Capres dan Cawapres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini berjalan secara sehat.

"Sekarang ini sudah banyak muncul black campaign (kampanye hitam), itu tidak positif, tidak akan menambah kualitas," ujar Din.

Dikatakannya,  setiap kesalahan seseorang dalam masa kampanye cenderung dicari-cari dan diekspos kepada masyarakat. Untuk itu, setiap Capres dan Cawapres perlu melakukan klarifikasi kesalahannya.

"Bukan kelemahannya (yang diklarifikasi), kelemahan itu manusiawi. Hemat saya dalam rangka pemilihan dan pemberian amanat untuk memimpin bangsa dan negara ini, kesalahan-kesalahan dari individu dari Capres dan Cawapres, baik hukum, moral, politik, itu perlu diklarifikasi," paparnya.

Din tidak ingin setiap kesalahan-kesalahan yang dimiliki setiap tokoh Capres maupun Cawapres disembunyikan atau ditutup-tutupi. Hal tersebut akan memberikan dampak yang tidak baik dalam kepemimpinannya nanti bila terpilih.
Ia mencontohkan, bila seorang Capres atau Cawapres terindikasi, maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya.

"Kalu tidak (dijelaskan), Capres Cawapres korupsi, kemudian ditutup-tutupi, kemudian dia terpilih lalu dia merasa enak, sehingga kalau begitu saya korupsi lagi. Itu tidak baik," ucapnya.

Untuk itu, sebaiknya individu Capres dan Cawapres siapapun mereka yang akan tampil dam memiliki kesalahan baik hukum, politik, moral dan lain-lain itu perlu diklarifikasi.

"Jangan sampai jadi hal yang ditutupi, terbungkus, karena tidak baik bagi kepimimpinan dia dan hubungannya dengan rakyat pada masa yang akan datang," ungkapnya.

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved