IMERC Gelar Kuliah Umum Bahas Seputar Permasalahan Kashmir

Para akademisi diharap dapat menganalisa secara cermat dan menjadi penengah demi mencapai penyelesaian terbaik bagi masalah Kashmir

IMERC Gelar Kuliah Umum Bahas Seputar Permasalahan Kashmir
HandOut/Istimewa
Para pembicara dalam kuliah umum bertema 'Future of Kashmir Issue and Its Strategic Implications' yang dihelat Islamic and Middle Eastern Research Center (IMERC) di bawah naungan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Pakistan, Jumat (2/11/2018) lalu di Gedung IASTH kampus UI Salemba. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Islamic and Middle Eastern Research Center (IMERC) di bawah naungan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia mengadakan kuliah umum bekerja sama dengan Kedutaan Besar Pakistan pada Jumat (2/11/2018) lalu di Gedung IASTH kampus UI Salemba.

Acara yang bertema 'Future of Kashmir Issue and Its Strategic Implications' ini dihadiri oleh akademisi dan mahasiswa dari berbagai perguruang tinggi wilayah Jabodetabek.

Terdapat 3 pembicara yang mengisi kuliah umum tersebut, yaitu Abdul Salik Khan (Duta Besar Pakistan), kolonel Khuram Shabbir (atase pertahanan), dan Drs. Zahir Khan, S.H, Dipl., TEFL (ketua umum Forum Solidaritas Kashmir).

Kuliah umum dipimpin oleh moderator Drs. Nur Munir, MTS., MAJS, direktur IMERC.

Pada sambutannya, direktur SKSG UI, Dr. Muhammad Luthfi berpesan agar peserta dapat lebih bijak dalam menanggapi isu terkait Kashmir, karena ini merupakan isu sensitif yang rentan digunakan pihak tidak bertanggung jawab.

Para akademisi diharap dapat menganalisa secara cermat dan menjadi penengah demi mencapai penyelesaian terbaik bagi masalah Kashmir, bukan menjadi pihak yang mengompori isu sensitif ini.

Duta Besar Abdul Salikh Khan, pembicara pertama, memberikan materi ceramah dengan memperlihatkan slide keindahan alam Kashmir setelah menceritakan perjalanan panjang Pakisan menjadi sebuah negara.

Dubes Abdul pun membandingkan geografi dan demografi Kashmir semenjak sebelum dan sesudah okupasi India.

Beberapa resolusi PBB dikeluarkan yaitu tahun 1948, 1951, 1957, dan 1999 yang menyerukan penyelesaian masalah Kashmir melalui referendum untuk memfasilitasi masyarakat Kashmir menentukan pilihan sendiri, namun sampai saat ini tidak membuahkan hasil.

Pada sesi kedua, Zahir Khan menyatakan bahwa hubungan India dan Kashmir bukan semata masalah wilayah, tetapi juga masalah agama.

Halaman
123
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved