Pilpres 2019

ICW: Isu Mahar Politik Tahun Ini Jadi Heboh karena Ada Pihak yang Sakit Hati

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menilai bahwa isu mahar bukan kali perdana terjadi.

ICW: Isu Mahar Politik Tahun Ini Jadi Heboh karena Ada Pihak yang Sakit Hati
Tribunnews.com/Reza Deni
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu mahar politik senilai Rp500 miliar yang diduga diterima dua partai pengusung, yakni PAN dan PKS, agar Sandiaga Uno maju sebagai Cawapres Prabowo disoroti oleh salah satu anggota Indonesian Corruption Watch (ICW).

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menilai bahwa isu mahar bukan kali perdana terjadi.

Baca: SMRC: Tidak Ada yang Salah dari Pidato Zulkifli Hasan

"Tahun 2014 laga Pilpres juga ada praktik mahar, tapi semua sama-sama happy dan dapat jatah, jadi enggak ada barisan yang kecewa," ujar Donal dalam sebuah diskusi Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (16/8/2018)

Jika dibandingkan dengan Pilpres tahun 2019 nanti, dikatakan Donal, sekarang ada pihak yang kecewa dan karena itulah isu mahar jadi sesuatu yang heboh

Dia menyebut kekecewaan itu ada bukan hanya lantaran proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu, tetapi juga karena sakit hati yang dirasakan oleh salah satu pihak.

Donal mencontohkan bagaimana kemunculan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres di menit-menit akhir yang membuat Partai Demokrat di mana seperti diwakili diwakili oleh Andi Arief selaku Sekjen, menjadi representasi dari pihak yang sakit hati tersebut.

"Bawaslu juga belum bekerja dengan ekspektasi tinggi masyarakat. Jadi jangan nyali tinggi dengan KPU saja, tapi tunjukkan dengan pasangan politik yang maju," sindirnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Mardani Indonesia, Ray Rangkuti yang juga menjabarkan kasus mahar bukan kali pertama muncul.

"Kasus mahar ini dulu pernah muncul waktu pilkada Jatim saat La Nyala menyatakan dimintai dana terkait keinginannya dicalonkan sebagai cagub di pilkada Jatim," jelasnya

Namun, kata Ray, dari kasus tersebut, tak ada satu pun status keputusan hukum yang jelas.

Walaupun demikian, dia mengapresiasi adanya keberanian dari calon untuk mengungkapkan ke publik bahwa mereka diminta pendanaan terkait pencalonan.

"Adanya keengganan dalam upaya melakukan pelapora dari mereka yang jadi korban politik uang ini atau mahar politik," pungkasnya.

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help