Pilpres 2019

Jokowi Diuntungkan di Debat Perdana Karena Petahana

Ujang menyoroti kasus-kasus HAM Prabowo di masa lalu yang selalu muncul setiap debat capres, seperti pada debat capres lima tahun.

Jokowi Diuntungkan di Debat Perdana Karena Petahana
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) dan Ma'ruf Amin (kedua kiri), Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Salahudin Uno (kanan) menghadiri Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Silang Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 yang diikuti KPU, pasangan Capres dan Cawapres, dan 16 partai politik nasional tersebut mengambil tema 'Kampanye anti SARA dan HOAKS untuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat'. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Calon presiden 01 Joko Widodo akan diuntungkan pada debat perdana pemilihan presiden 2019 yang berlangsung pada 17 Januari 2019 mendatang.

Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPW) Ujang Komarudin, mengatakan debat perdana akan menjadi penentu debat-debat selanjutnya.

Ujang menilai, Jokowi sebagai petahana dinilai memiliki keunggulan dibanding dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Karena kinerjanya dapat diukur dan dapat dinilai langsung oleh masyarakat," kata Ujang saat dikonfirmasi wartawan, Senin (14/1/2019).

Ujang menerangkan, penilaian masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebagai petahana masih tinggi di bidang Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, yang akan menjadi tema debat pertama.

"Jadi pada dasarnya Jokowi-Ma'ruf lebih siap untuk menghadapi debat pertama tersebut dibanding Prabowo-Sandi," kata Ujang.

Ujang menyoroti kasus-kasus HAM Prabowo di masa lalu yang selalu muncul setiap debat capres, seperti pada debat capres lima tahun. Ujang memprediksi pada debat kali ini, tidak tertutup kemungkinan isunya akan lebih besar dibanding 2014 lalu.

"Dan Prabowo harus bisa menjawab ini," tutur pengajar Ilmu Politik di Universitas Al Azhar ini.

Sementara Pengamat politik The Habibie Center, Bawono Kumoro berpendapat petahana diuntungkan dengan tema debat pertama di bidang hukum. "Ada sejumlah catatan positif selama empat tahun pemerintahan Jokowi di bidang hukum," ujarnya.

Baca: Soal Ketua KPK Ingin Personelnya Dilengkapi Senjata, Ini Tanggapan Polri

Pertama, Jokowi telah menerbitan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kedua, Jokowi telah memangkas regulasi panjang dan berbelit.

"Ini merupkan capaian positif pemerintahan saat ini di bidang hukum. Pemangkasan regulasi-regulasi itu mendorong kenaikan ranking Indoneia di Ease of Doing Business dari peringkat 120-an menjadi peringkat 72," kata Bawono.

Ketiga, Bawono menambahkan, Jokowi juga sudah melakukan pembersihan aparatur pemerintahan melalui tim saber pungli. "Dan yang paling penting, presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi hukum terhadap suatu kasus," tuturnya.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved