Pilpres 2019

TKN: Jangan Korbankan Demokrasi Hanya Karena Takut Kalah Lalu Bilang Pemilu Curang

Untuk itu menurut dia, jangan terlalu dini bicara kecurangan. Karena semua mata sekarang mengawasi dan memantau semua proses dan tahapan Pemilu.

TKN: Jangan Korbankan Demokrasi Hanya Karena Takut Kalah Lalu Bilang Pemilu Curang
Tribunnews.com
Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily kecam keras adanya indikasi perdagangan perempuan ke China. Pernyataan ini diutarakan Ace, di ruangannya di lantai 12, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait Prabowo akan mundur jika terjadi kecurangan dalam pemilu.

Ketua DPP Golkar ini meminta kubu Prabowo-Sandi untuk tidak mengorbankan demokrasi Indonesia yang sudah maju hanya karena takut kalah lalu mengatakan pemilu ini curang.

"Jangan korbankan demokrasi kita hanya karena takut kalah lalu mengatakan pemilu ini curang," ujar Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Senin (14/1/2019).

Apalagi imbuh dia, pertarungan yang sesungguhnya akan dilakukan pada tanggal 17 April 2019.

"Masih ada waktu 3 bulan bagi kita untuk menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya,"Ace Hasan Syadzily.

Untuk itu menurut dia, jangan terlalu dini bicara kecurangan. Karena semua mata sekarang mengawasi dan memantau semua proses dan tahapan Pemilu.

"Tidak perlu menuduh terlebih dahulu soal kecurangan, lha Pemilunya saja belum dimulai," ucap anggota DPR RI ini.

Dia mengajak, "mari kita jaga dan selenggarakan pemilu ini dengan prinsip-prinsip langsung, umum, adil, bebas dan rahasia."

"Kita harus percaya kepada penyelenggara pemilu dapat berlangsung dengan baik," ucapnya.

Selain itu dia mengingatkan pula komitmen dan ketaatan kubu Prabowo-Sandi terhadap UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wapres.

Dalam UU itu, dia tegaskan ada sanksi pidana hingga 60 bulan dan denda hingga Rp 50 miliar pada capres cawapres dan pimpinan partai politik jika mengundurkan diri.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved