Pilpres 2019

Gagasan Prabowo Pisahkan Kemenhut dan Kementerian LH Disebut Tepat

Menurutnya, selama penggabungan kedua kementerian tersebut pada masa pemerintahan Jokowi-JK, banyak permasalahan lingkungan hidup yang tidak tuntas.

Gagasan Prabowo Pisahkan Kemenhut dan Kementerian LH Disebut Tepat
Kolase TribunStyle sumber Kompas.com
Pada Debat Capres 2019, Prabowo dinilai lebih tenang dibanding debat perdana tapi ... 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam debat kedua Pilpres 2019, Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya ingin memisahkan kembali Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Gagasan ini dinilai tepat dan punya argumentasi kuat.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan menilai, gagasan ini punya argumentasi kuat.

Menurutnya, selama penggabungan kedua kementerian tersebut pada masa pemerintahan Jokowi-JK, banyak permasalahan lingkungan hidup yang tidak tuntas.

"Demikian juga dalam beberapa kasus kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan, tidak ada sanksi tegas terhadap para pelaku. Selama penggabungan kedua kementerian tersebut, penyelesaian atas masalah kerusakan lingkungan terkesan tertutup," kata Ismail saat dikonfirmasi, Selasa (19/2/2019).

Permasalahan mendasar yang sangat lemah dari penggabungan kedua kementerian tersebut salah satunya adalah kurangnya independensi dari Kementrian Lingkungan Hidup untuk melakukan fungsi pengawasannya, sekaligus memberikan sanksi secara tegas kepada pelaku kerusakan lingkungan.

"Kurang independennya pengawasan ini akibat Kementerian Lingkungan Hidup ditempatkan menjadi salah satu unit setara eselon I di bawah Kementerian Kehutanan yang keduanya memiliki tugas dan fungsi berbeda secara substansial," kata penulis buku Kebijakan Hukum Investasi Minyak dan Gas Bumi ini.

Kementerian Lingkungan Hidup yang tugasnya mengawasi dan melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran terhadap lingkungan hidup, digabungkan dengan Kementerian Kehutanan yang tugasnya mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan.

Baca: Temui PDIP, Partai Konservatif Inggris Ingin Tahu Dinamika Politik Tanah Air Jelang Pilpres

Sehingga ketika ada pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang berhadapan dengan fungsi pemanfaatan hutan, maka sudah tentu Direktorat LKH yang berada di bawah Kementerian Kehutanan tidak bisa berbuat banyak dan bertindak optimal serta tegas terhadap para pelanggar.

“Oleh karena itu, gagasan dan ide untuk memisahkan kembali kedua kementerian tersebut oleh Prabowo perlu diapresiasi sebagai gagasan brilian yang sangat tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup saat ini," katanya.

Menurutnya, gagasan itu, ingin mengembalikan fungsi pengawasan yang dilakukan KLH, agar benar-benar independen, transparan, dan akuntabel dalam melakukan pengawasan dan tindakan hukum terhadap para pelaku kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dian Islamiati Fatwa mengatakan, penggabungan urusan lingkungan hidup dan kehutanan membuat pengawasan amburadul.

Seharusnya antara eksploitasi dan pengelolaan hutan dengan fungsi pengawasan dan penindakan dipisahkan.  

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved