Pilpres 2019

Pena 98 Tegaskan Tolak Calon Presiden Terduga Pelanggar HAM

Aktivis 98 yang tergabung dalam Presidium Nasional Persatuan Nasional Aktivis 98 menolak calon presiden (capres) yang diduga terlibat pelanggaran HAM

Pena 98 Tegaskan Tolak Calon Presiden Terduga Pelanggar HAM
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Sejumlah aktivis 98 yang tergabung dalam Presidium Nasional Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) menegaskan sikap menolak calon presiden (capres) yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah aktivis 98 yang tergabung dalam Presidium Nasional Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) menegaskan sikap menolak calon presiden (capres) yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM.

Pena 98 juga menolak capres yang diduga menguasai konsesi tanah dalam skala besar atau tuan tanah di Indonesia.

Selain itu, mereka secara tegas juga menolak kebangkitan keluarga Cendana.

Baca: Polisi Ciduk Bandar Judi Togel yang Kerap Resahkan Warga Perum Pondok Tanah Mas Wanasari

Hal itu disampaikan Presidium Pena 98 DKI Jakarta, Fendy Mugni dalam konferensi pers di Graha Pena 98, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

"Kami menolak capres pelanggar HAM, kami menolak tuan tanah jadi presiden dan kami menolak dengan tegas keluarga Cendana berkuasa," kata Fendy Mugni.

Fendy mengungkapkan alasan pihaknya menolak capres pelanggar HAM, dan tuan tanah serta menolak kebangkitan keluarga Cendana dalam Pilpres 2019 ini.

Baca: 10 Puzzel Gambar untuk Uji Daya Ingat dan Fokusmu, Berapa Banyak yang Kamu Tebak dengan Benar ?

Ia menyebut, pemimpin Indonesia harus bersih dari catatan kelam pelanggaran HAM dan dosa masa lalu.

Sebab, keterkaitan bahkan keterlibatan capres dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan menjadi contoh buruk ancaman bagi masa depan demokrasi, negara dan rakyat Indonesia.

Baca: Akan Keluarkan Busana Terbaru, Tities Sapoetra Jadikan Ririn Ekawati dan Nindy Ayunda Model

"Kami tidak ingin anak-anak kami harus mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror dan penindasan serta pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Kami tidak sudi, bangsa ini mengotori sejarahnya dengan membenarkan pelanggar HAM terbebas dari hukuman dan bahkan dibiarkan menjadi pemimpin negeri ini," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved