Pendidikan GOPilpres 2019
40 Ulama di Madura Datangi KPU dan Bawaslu, Sampaikan Kecurigaan Soal ASN yang Diduga Tak Netral
Sekitar 40 ulama kiai yang tergabung dalam Forum UIama dan Habaib Pamekasan, mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan dan Bawaslu
Editor:
Januar Adi Sagita
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, PAMEKASAN – Sekitar 40 ulama kiai yang tergabung dalam Forum UIama dan Habaib Pamekasan, mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, Senin (18/19/2019).
Kedatangan mereka menyampaikan dugaan ketidak netralan sejumlah pihak tertentu, dalam Pilpres 2019 ini, dari tingkat desa hingga kabupaten. Bahkan sampai terjadi intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS), yang dilakukan sejumlah aparat desa, aparutur sipil negara (ASN) hingga aparat keamanan.
Menurut KH Fadholi Mohammad Ruham, pengasung Ponpes Al Fudholak, Pamekasan, selama ini ulama banyak menerima laporan dari masyarakat bawah, adanya kabar yang mengindikasikan ketidak netralan sejumlah pihak tertentu berkaitan dengan Pemilu 2019 in.
“Kami belum bisa memastikan, apakah informasi yang beredar di masyarakat itu benar atau tidak. Kalau itu benar, tolong KPU membenahi, tapi kalau tidak benar, kami apresiasi dan kami siap bantu KPU,” kata Fadholi M Rumah, seusai bertemu KPU.
Dikatakan, ulama juga berharap kepada Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan hendaknya bertindak tegas, adil dan jujur tidak pilih kasih, manakala ditemukan suatu pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu, termasuk ASN, agar ditindak sesuai aturan yang berlaku.
KH Syaifuddin Hasibin, pengasuh Ponpes Karang Baru, Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, mengatakan banyak kabar yang masuk kepadanya adanya permainan dan intimidasi dari pihak tertentu yang memiliki wewenang di kabupaten ini.
Permainan dan intiminidasi ini, dilakukan terhadap panitia pemungutan suara (PPS), yang dilakukan beberapa aparat desa, aparutur sipil negara (ASN), hingga aparat keamaan. Tindakan ini dinilai sudah tidak netral dan berpihak kepada salah satu capres dan cawapres.
“Karena itu, kami meminta KPU wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu ini. Dan KPU diharapkan membangun transaparansi pelaksanaan pemilu melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat, alim ulama dan semua elemen masyarakat. Jika KPU selaku penyelenggara tidak netral, maka kami tidak bertanggung jawab, jika nanti terjadi sesuatu yang tidak inginkan, seperti tregedi 1998 lalu,” kata Safiuddin.
Selanjutnya KH Ali Karrar Sinhaji, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Misdat, Dusun Panyepen, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Pamekasan, menyerahkan surat pernyataan kepada Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Hamzah.
Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Hamzah, mengatakan pihaknya dalam melaksanakan tugas mempunyai komitmen untuk berlaku netral dari tingkat KPU hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun jika di tengah perjalanan nanti ada yang menyimpang dari komitmen, itu ditanggung individual.
