BPN Minta Bawaslu Tindak Tegas ASN yang Tidak Netral dalam Pilpres 2019

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno angkat bicara mengenai banyaknya kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara yang menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2019.

Menurut Tedjo Edhy Purdjiatno, sebagai aparat negara, ASN dan TNI atau Polri harus bersikap netral.

Pernyataan Tedjo Edhy Purdjiatno tersebut merespon sikap Walikota Semarang yang terang-terang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Baca: Erwin Aksa Dukung Prabowo-Sandi, BPN Sebut Perkuat Paslon hingga Diberhentikan DPP Golkar

Begitu juga dengan pernyataan dukungan dari Camat se-Makassar kepada pasangan petahana beberapa waktu lalu.

"Saya permah jadi orang dalam bahwa aparatur sipil negara itu harus netral tidak boleh seperti ini, TNI dan Polri harus netral betul nggak ada dukung salah satu paslon," ujar Tedjo Edhy Purdjiatno usai diskusi di Kawasan Kemang, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Menurut Tedjo, ketiaknetralan aparat dan kepala daerah merupakan pelanggaran.

Baca: Apakah Diperbolehkan Bawa Powerbank di Pesawat? Ternyata Begini Peraturannya

Karena itu menurutnya tidak ada cara lain menghentikannya kecuali dengan ketegasan penyelenggara Pemilu.

"Nah ini pelanggaran ini harus dilihat Bawaslu tentunya dia harus nyatakan bahwa ini ada pelanggaran, harusnya netral jangan hanya di mulut jangan hanya di teori tapi harus perlihatakan," katanya.