Pilpres 2019

Wiranto Minta TNI-Polri Tindak Tegas Pihak yang Ganggu Jalannya Pemilu Serentak 2019

Ia juga meminta agar TNI-Polri tak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya Pemilu Serentak 2019.

Wiranto Minta TNI-Polri Tindak Tegas Pihak yang Ganggu Jalannya Pemilu Serentak 2019
Vincentius Jyestha
Menkopolhukam Wiranto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkopolhukam Wiranto meminta TNI-Polri, selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019, untuk dapat menindak tegas segala hambatan.

Ia juga meminta agar TNI-Polri tak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya Pemilu Serentak 2019.

"Apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019," ujar Wiranto, dalam sambutan apel kesiapan pengamanan Pemilu, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2019).

Di sisi lain, ia menyoroti muncul dan tersebarnya berbagai berita bohong atau hoaks dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan-kerawanan lainnya.

Baca: Pria Berusia 50 Tahunan Tewas Tenggelam Usai Terpeleset di Danau Masjid Al Jabbar

Menurutnya, berita hoaks yang disampaikan terutama melalui media sosial memiliki tujuan politis, yaitu sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik, dimana akhirnya menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Tak berbeda jauh dengan politik identitas menggunakan isu-isu SARA, Wiranto menyebut hal itu menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politik.

"Penyebaran berita hoaks dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia. Sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas," tuturnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved