Pilpres 2019
BPN Sebut Keterlibatan Menteri dalam Kampanye Menimbulkan Ketidakadilan dalam Pilpres 2019
Fadli Zon menyayangkan keterlibatan menteri kabinet kerja dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon menyayangkan keterlibatan menteri kabinet kerja dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.
Keterlibatan menteri tersebut menurut Fadli Zon dapat menimbulkan konflik kepentingan.
"Menurut saya ini yang bisa menjadi conflict of Interest, konflik kepentingan, jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali, dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).
Baca: BPN Nilai Berkibarnya Bendera Golkar Saat Kampanye Prabowo di Makassar Sebagai Berkah
Menurut Wakil Ketua DPR itu, keterlibatan para menteri dalam kampanye justru bertentangan dengan pernyataan Jokowi saat membentuk kabinetnya dulu bahwa Menteri tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
Selain itu, menurut wakil ketua umum Partai Gerinda tersebut dengan terlibatnya menteri, maka akan menimbulkan kerancuan dalam mensosialisasikan program-program kementerian, misalnya program kelurga harapan (PKH).
Baca: Kata 3 Pemain Persib Bandung soal Kedatangan Beltrame, Sampaikan Ekspektasi hingga Singgung Sikap
"Nah ini kan jadi menimbulkan konflik kepentingan, dia sebagai menteri atau jurkam?" katanya.
Contoh lainnya kata Fadli Zon adalah Kantor Staf Presiden yang merupakan lembaga setingkat menteri.
Kepala KSP Moeldoko terlibat aktif menjadi Jurkam Jokowi-Ma'ruf.
Selain kerancuan program, hal itu menurut Fadli Zon menimbulkan ketidakadilan dalam Pemilu.
Baca: Keluarga dan Pekerjaan Jadi Alasan Joko Driyono Dua Kali Mangkir dari Panggilan Polisi
"Kita sebetulnya menghimbau harus ada keadilan dan kejujuran dalam kampanye ini, kan komitmennya seperti itu, jangan melibatkan aparat, aparat birokrasi, aparat hukum, birokrasi, TNI jangan dilibatkan, dan juga yang lain-lain, aparatur birokrasi, menteri-menteri, itu kan sama saja, sejalan," katanya.
Sebelumnya, dalam kampanye terbuka Jokowi di serang Banten, Minggu, (23/3/2019), tampak hadir sejumlah menteri.
Di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.