Pilpres 2019

Charta Politika: Kenaikan Gaji PNS Pengaruhi Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin

Survei Charta Politika mencatat elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin khususnya di pemilih Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta aparat desa naik

Charta Politika: Kenaikan Gaji PNS Pengaruhi Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Direktur Eksekutif Charta Polika Yunarto Wijaya memaparkan hasil survei di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Survei Charta Politika mencatat elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin khususnya di pemilih Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta aparat desa naik di Maret 2019 ini.

Sesuai hasil survei pada 2000 responden selama 1-9 Maret 2019, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin di PNS sebesar 39,5 persen.

Sedangkan perolehan suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kalangan PNS hanya 36,8 persen.‎ PNS yang tidak menjawab sebesar 23,7 persen.

Dibandingkan survei terdahulu, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin di kalangan PNS sebesar 40,4 persen. Angka tersebut lebih rendah dari suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 44,7 persen.

Baca: Link Live Streaming Timnas U-23 Indonesia Vs Brunei - Penutup bagi Garuda Muda

Membaca hal tersebut, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya tidak menampik kemungkinan kebijakan naiknya gaji PNS turut mengkatrol ‎elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin di kalangan PNS.

"Mungkin faktor kenaikan gaji PNS. Karena itu satu-satunya variabel baru dalam beberapa bulan terakhir," ucap Yunarto Wijaya, Senin (25/3/2019).

Meski bisa menyalip dukungan PNS dari kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Yunarto menilai cukup sulit pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa menang telak di segman PNS.

Baca: ABG Mesum di Depok, Tak Pedulikan Petugas Saat Digerebek, Begini Faktanya

Pasalnya Yunarto berpendapat masih banyak PNS yang merasa terganggu dengan sistem birokrasi yang diterapkan oleh Jokowi di pemerintahan saat ini.

"Program e-budgeting, lelang jabatan, e-procurement dan lainnya menjadi hal paling menakutkan bagi para PNS yang masih tetap bertahan di comfort zone," tambahnya.

Diketahui survei nasional preferensi politik masyarakat oleh Charta Politika Indonesia dilakukan pada 1-9 Maret 2019 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved