Bertemu Presiden Jokowi, Kades Curhat Minta Dana Operasional

Kepala Desa dari Sumatera Barat, Zuliarman meminta Jokowi agar memberikan dana operasional bagi para kepala desa karena mereka banyak menghadiri undan

Bertemu Presiden Jokowi, Kades Curhat Minta Dana Operasional
Tribunnews.com/Theresia
Jokowi dalam Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019). 

‎Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Tiga orang kepala desa berkesempatan langsung curhat dengan Presiden RI, Jokowi di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Pemerintah Desa se-Indonesia, Rabu (10/4/2019) di ‎Stadion Tenis Indoor, GBK, Senayan, Jakarta Pusat.

Ini diawali dari Jokowi yang memilih tiga kepala desa untuk diajak berdialog. Mereka yang terpilih dengan semangat berlagi menuju podium demi bisa satu panggung dengan Jokowi. Jokowi lanjut meminta mereka untuk memperkenalkan diri.

Kepala Desa dari Sumatera Barat, Zuliarman meminta Jokowi agar memberikan dana operasional bagi para kepala desa karena mereka banyak menghadiri undangan dari warganya.

Baca: Jaringan Peredaran Sabu Delapan Kilogram di Semarang Belum Terungkap

"Pak Presiden, terima kasih karena kami diberi kesempatan bertemu bapak. Kesempatan ini langka sekali. Sekarang kami seluruh kepala desa sudah berdiri agak tegak dikit. Kalau dulu, apalah kepala desa," ucap Zuliarman.

"Bapak sampaikan tadi kami bertugas 24 jam. Ibu melahirkan kami urus, ibu hamil kami urus. Kami ini selalu ada undangan di desa. Satu minggu minimal dua kali, tapi apa yang saya berikan‎. Soal dana desa juga kami selalu diintimidasi, digertak sama aparat. Tolong kami beri keleluasaan," papar. Zuliarman lagi.

‎Tidak hanya itu, Zuliarman ‎juga mengeluhkan laporan dana desa yang teramat rumit. Alhasil dia sering ditakut-takuti oleh oknum aparat terkait penggunaan dana desa.

Kepala desa yang lain, Yuman dari Kabupaten Gorontalo juga meminta agar kesejahteraan kepala desa perlu selalu diperhatikan.

Terakhir kepala desa ketiga, Labiri dari Kab Aceh Tenggara meminta pemerintah menegaskan dana desa bukan dana milik kepala desa, dan bukan juga uang pinjaman untuk masyarakat desa. Melainkan benar-benar dana desa untuk membangun desa.

"Mohon pak presiden dipertegas pengelolaan dana desa, banyak di beberapa kabupaten, masyarakat tahunya dana desa itu punya kepala desa.‎ Mohon dipertegas itu uang untuk kemajuan desa. Lalu kepala desa ini ada yang tamatan SMP jadi nulis dan baca susah. Janganlah disamakan buat laporan dengan yang S (sarjana) itu," tegas Labiri.

‎Merespon keluhan itu, Jokowi mengaku bakal mempertimbangkan pemberian dana operasional bagi kepala desa serta Jokowi sepakat laporan dana desa tidak perlu rumit.

"Saya sudah nangkep semuanya, paham saya. Laporan dana desa akan disederhanakan, tidak perlu tebal-tebal. Dana operasional akan dipertimbangkan, tapi besarannya berapa masih dibahas," tambah Jokowi.

Attachments area

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved