Pilpres 2019

Menjawab Kabar PAN Bergabung ke Kubu Jokowi, Moeldoko: Baru Tahapan Silaturahmi

Wakil Ketua TKN Moeldoko mengatakan, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin untuk bergabung satu dengan lainnya

Menjawab Kabar PAN Bergabung ke Kubu Jokowi, Moeldoko: Baru Tahapan Silaturahmi
Fransiskus Adhiyuda/tribunnews.com
Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko saat sukuran kemenangan Jokowi-Ma'ruf di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019) malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan akan bergabung dengan partai-partai Koalisi Indonesia Kerja pendukung calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Ma'ruf Amin.

Kabar tersebut muncul setelah Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan memberikan pernyataan bahwa partainya akan menentukan arah dukungan pasca Pemilu 2019 pada 17 April yang lalu.

Ungkapan Bara tersebut menyusul adanya pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi, setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua TKN Moeldoko mengatakan, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin untuk bergabung satu dengan lainnya.

"Itu dinamis, namanya politik tidak ada yang stagnan. Itu kan baru tahapan silaturahmi," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Baca: Kasus Money Politic Dilimpahkan ke Kepolisian

Baca: Tampil di 11 Hari Pameran, Mitsubishi Motors Pasang Target 2.700 SPK, Xpander Jadi Tulang Punggung

Baca: Pendepakan Srdjan Lopicic dari Persib, Keinginan Miljan Radovic atau Manajemen?

Menurut Moeldoko, bergabungnya PAN ke partai mendukung Jokowi-Ma'ruf sangat mungkin saja terjadi, mengingat dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan kuat dibutuhkan dukungan oleh lembaga lain, seperti DPR.

"Dengan kekuatan ada sekarang, bisa saja politik bersifat dinamis. Bisa saja 60 persen, bisa 70 persen, bisa 80 persen (partai di DPR dukung Jokowi). Itu dinamis," paparnya.

Namun, Moeldoko menilai pemerintah juga memerlukan oposisi untuk menjalankan roda pemerintahan yang seimbang.

"Harus check and balances. Maka, harus ada yang posisi, itu juga diperlukan. Karena kalau enggak, kurang bagus. Tetapi juga diperlukan kekuatan yang lebih dominan, karena untuk mengelola sebuah kebijakan itu, perlu sebuah dukungan politik yang kuat," tuturnya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved