Pilpres 2019

Prabowo Tolak Hasil Pemilu 2019, Jokowi Serahkan ke KPU, Ini Respons Sandiaga, Demokrat hingga KPU

Simak tanggapan dari Jokowi, Sandiaga, Partai Demokrat, pengamat, hingga KPU terkait pernyataan Prabowo yang akan menolak hasil Pemilu 2019.

Prabowo Tolak Hasil Pemilu 2019, Jokowi Serahkan ke KPU, Ini Respons Sandiaga, Demokrat hingga KPU
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan pernyataan politik didepan masa pendukungnya pada acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Simak tanggapan dari Jokowi, Sandiaga, Partai Demokrat, pengamat, hingga KPU terkait pernyataan Prabowo yang akan menolak hasil Pemilu 2019.

TRIBUNNEWS.COM - Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.

Hal tersebut dikatakan calon presiden nomor urut 02 itu saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Dikutip dari Kompas.com, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu.

Mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo.

Baca: Mendagri Nilai Tindakan BPN Prabowo - Sandi Tolak Hasil Pemilu 2019 Cederai Demokrasi

Baca: Soal Surat Wasiat, BPN : Ini Komitmen Prabowo kepada Masyarakat

Baca: Hasil Pleno KPU Pilpres 2019 di 25 Provinsi, Jokowi Unggul di 16 Provinsi, Prabowo 9 Provinsi

Prabowo mengatakan, selama ini, Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mengumpulkan bukti terkait kecurangan yang terjadi.

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan pernyataan politik didepan masa pendukungnya pada acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan pernyataan politik didepan masa pendukungnya pada acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Tribunnews/JEPRIMA)

Di antaranya permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos, hingga salah hitung di website KPU.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.

Lantas apa kata rivalnya, Jokowi serta koleganya, Sandiaga serta beberapa pihak terkait?

Berikut respons dan tanggapan terkait sikap Prabowo yang tolak hasil Pemilu 2019, dirangkum Tribunnews.com.

1. Joko Widodo

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Theresia Felisiani/Tribunnews.com)

Joko Widodo (Jokowi) ikut bersuara terkait sikap Prabowo yang menolak hasil Pemilu.

Jokowi mengatakan, sebaiknya semua pihak menyerahkan semua proses penghitungan suara kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

"Ya kita serahkan semuanya ke KPU, kepada penyelenggara yang punya kewenangan adalah KPU."

"Jadi serahkan ke KPU," ujar Jokowi, Rabu (15/5/2019) setelah buka puasa bersama di rumah pimpinan DPD, Kuningan, Jakarta Selatan.

Jokowi juga meminta masyarakat turut serta mempercayai hasil Pemilu.

Kalaupun ada kecurangan, semuanya sudah ada jalur dan mekanismenya.

"Semua kan ada mekanismenya. Semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh Undang-Undang."

"Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi‎," katanya.

2. Sandiaga Uno

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno saat memberikan pernyataan politik didepan masa pendukungnya pada acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno saat memberikan pernyataan politik didepan masa pendukungnya pada acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Tribunnews/JEPRIMA)

Sandiaga Uno juga ikut menanggapi pernyataan Prabowo Subianto.

Menurut Sandi, Prabowo masih berbaik sangka.

"Karena masih ada waktu sampai tanggal 22 Mei 2019 untuk melakukan revisi, koreksi atas temuan-temuan yang sudah kami sampaikan," kata Sandi.

Sandi berharap, hasil temuan BPN bisa dipertimbangkan agar Pemilu 2019 benar-benar berlangsung dengan jujur dan adil.

"Kami berharap teman-teman di KPU, Bawaslu bisa mempertimbangkan harapan masyarakat untuk pemilu yang jujur dan adil," ujar Sandi.

Ia menegaskan, meski terdapat banyak temuan kecurangan, Prabowo ingin semua tindakan tim pendukung dan relawan tetap dalam koridor hukum dan dalam jalur konstitusi.

Selain itu, Sandi belum bisa memastikan apakah Prabowo-Sandi akan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak.

Apabila memang terdapat kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Kami belum sampai ke titik di sana. Nanti kami menunggu hasil."

"Kami tidak ingin berandai-andai. Kami tidak ingin memberi hipotesa, karena kami juga menunggu masukan dari para ahli," kata Sandi.

3. Partai Demokrat

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. (YouTube/KompasTV)

Partai Demokrat akan mendukung sikap Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019.

Namun, jika penolakan tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar konstitusi hingga mengadu rakyat, Demokrat tidak mau terlibat.

Demikian dikatakan Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

"Jika penolakannya memakai jalan lain yang sifatnya inkonstitusional apalagi sampai mengadu-ngadu rakyat di bawah yang berpotensi memakan korban sesama anak bangsa sendiri, maka kami Demokrat menolak untuk terlibat," ujar Jansen.

Menurut Jansen, Demokrat ingin Indonesia tetap utuh dan rukun.

Ia mengatakan selama masih ada cara-cara konstitusional, jalan itu yang harus ditempuh terlebih dahulu.

Dia mengingatkan cara konstitusional tersebut adalah dengan menggugat sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Di forum MK inilah dibuktikan segala kecurangan yang ada berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki," ujar Jansen.

4. KPU

Wahyu Setiawan
Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan (Danang Triatmojo/Tribunnews.com)

Sementara itu, Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan merasa heran dengan sikap Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019.

Sebab, hasil akhir alias penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih baru dilakukan pada, Rabu 22 Mei mendatang.

Alih-alih mengikuti proses rekapitulasi, kubu BPN malah sudah menyatakan sikap untuk menolak hasil Pemilu 2019 tingkat nasional yang saat ini masih berjalan.

"Kami makanya berpikir begini, ini kan hasil Pemilu belum ditetapkan."

"Kami baru akan menetapkan hasil Pemilu tanggal 22 Mei."

"Jadi yang ditolak apanya? Wong hasilnya belum ada," ujar Wahyu Setiawan di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh pihak, termasuk kubu BPN agar memberikan kesempatan kepada KPU, menuntaskan pekerjaan mereka hingga tanggal 22 Mei.

5. Pengamat politik


Pengamat Politik, Hendri Satrio
Pengamat Politik, Hendri Satrio (YouTube/Metro TV)

Pengamat politik, Hendro Satrio menilai wajar, strategi Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019 walau penetapan hasil baru akan dirilis pada 22 Mei.

"Bila diibaratkan pertandingan sepakbola, 17 April saat pemungutan suara adalah kick off pertandingan."

"Nah, 22 Mei adalah akhir babak pertama dan 20 Oktober adalah hasil akhir pluit panjang."

"Maka sepanjang pertandingan banyak strategi hal yang wajar, termasuk pernyataan BPN saat ini," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Rabu (15/5/2019).

Dia menduga, sikap menolak Prabowo akan membawa 'pertandingan' Pilpres 2019 mirip dengan 2014 lalu.

Yaitu, pertandingan akan kembali berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Oktober mendatang.

"Sikap menolak tidak akan mengubah hasil. Tapi akan meneruskan pertandingan hingga 20 Oktober melalui berbagai proses di MK," jelas Hendri Satrio.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Srihandriatmo Malau/Theresia Felisiani/Kompas.com/Ghinan Salman/Jessi Carina)

Penulis: Sri Juliati
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved