Pilpres 2019

Siapa yang Selundupkan Senjata untuk Aksi 22 Mei?

Penegakan hukum tersebut sekaligus mengonfirmasi informasi yang didapatkan intelijen negara sebelumnya mengenai potensi terjadinya kerusuhan pada 22 M

Siapa yang Selundupkan Senjata untuk Aksi 22 Mei?
Tribunnews/JEPRIMA
Anggota kepolisian saat melakukan pemasangan kawat berduri dan pembatas beton didepan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019). Pemasangan kawat berduri dan pembatas beton untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan Menjelang pengumuman hasil pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. (Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Moeldoko menganjurkan, masyarakat tidak datang pada unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu menjelaskan, pemerintah banyak mendapatkan informasi mengenai potensi terjadinya gangguan keamanan pada tanggal tersebut.

"Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata. Orangnya ini sedang diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Bisa saja mereka melakukan tembakan di kerumunan akhirnya seolah-olah itu ya dari aparat keamanan, TNI-Polri. Itulah yang akan menjadi trigger, awalnya situasi menjadi chaos," kata dia.

Baca: Momen Prabowo Merasa Terhina Saat Datangi Habibie di Istana, Bawa Nama Soeharto & Keluarganya

Penegakan hukum tersebut sekaligus mengonfirmasi informasi yang didapatkan intelijen negara sebelumnya mengenai potensi terjadinya kerusuhan pada 22 Mei 2019.

Baca: Sekjen PDIP Bilang Koalisi Jokowi Terbuka untuk PAN dan Demokrat, Bahkan Gerindra

Baca: Jokowi akan Bertemu AHY dan Zulkifli Hasan Hari Ini, Bahas Apa?

Baca: Tak Penuhi Panggilan Polisi tapi Ikut Jenguk Eggi Sudjana di Polda Metro, Ini Penjelasan Amien Rais

Baca: Sekjen PDIP Bilang Koalisi Jokowi Terbuka untuk PAN dan Demokrat, Bahkan Gerindra

"Keinginan awalnya begitu. Meski kalau dari analisis dari waktu ke waktu, mudah-mudahan situasi ini sudah mereda," ujar Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, pemerintah tidak membual atas informasi itu. Bukan pula untuk menakut-nakuti atau ingin "menggembosi" pengerahan massa yang akan dilakukan pada saat KPU menetapkan hasil Pemilu 2019.

Justru, wajib bagi pemerintah untuk memberitahukan informasi mengenai potensi gangguan keamanan yang akan terjadi pada tanggal tersebut.

"Kami memberikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menilai, bisa menentukan harus bagaimana. Jadi, kalau memang menuju ke suatu area tertentu itu membahayakan, jangan datang," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Halaman
1234
Penulis: Malvyandie Haryadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved