Pilpres 2019

20 Pengacara dan 12 Asisten Pengacara KPU Tetap Kerja Saat Lebaran Siapkan Jawaban dan Alat Bukti

Sebanyak 20 pengacara dan 12 asisten pengacara Komisi Pemilihan Umum harus rela bekerja saat hari raya Idul Fitri 1440 H

20 Pengacara dan 12 Asisten Pengacara KPU Tetap Kerja Saat Lebaran Siapkan Jawaban dan Alat Bukti
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Ali Nurdin di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat ketika mendampingi Komisioner KPU menyerahkan jawaban dan alat bukti terkait PHPU 2019 Mahkamah Konstitusi pada Rabu (12/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 20 pengacara dan 12 asisten pengacara Komisi Pemilihan Umum harus rela bekerja saat hari raya Idul Fitri 1440 H untuk menyiapkan jawaban dan alat bukti untuk menghadapi Perselisihan Hasil Pemiluhan Umum (PHPU) 2019.

Mereka bekerja sejak KPU sebagai pihak termohon dalam PHPU 2019 meminta pengacara yang tergabung di Ali Nurdin and Partners menjadi kuasa hukum pada 25 Mei 2019.

Hal itu disampaikan Ali Nurdin di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat ketika mendampingi Komisioner KPU menyerahkan jawaban dan alat bukti terkait PHPU 2019 Mahkamah Konstitusi pada Rabu (12/6/2019).

Baca: Terkait Dugaan Suap Beli Jabatan di Kemenag, Begini Respons Menteri Agama Lukman Saifuddin

"Kami diminta jadi kuasa hukum oleh KPU itu sejak permohonan masuk, tanggal 25 Mei. Jadi kami cukup waktu kok. Walau lebaran tetap kerja untuk kepentingan negara. Sehingga kita bisa kumpulkan segala data dan dokumen alat bukti dari seluruh provinsi bahkan sampai level TPS," kata Ali.

Terkait alat bukti, ia mengatakan telah menyiapkan seluruh formulir DAA 1 yang memuat perolehan suara dari seluruh TPS di tingkat desa.

"Kalau C1 kan terlalu banyak, ada 810 ribu TPS, masing-masing TPS 10 lembar sehingga alat bukti yang kita ajukan sampai level DAA, itu bukti di tingkat desa yang mencakup perolehan suara TPS, jumlahnya ya banyak juga," kata Ali.

Baca: Ketua Hipmi Bahlil Lahadalia Tidak Memikirkan Posisi Menteri Meski Jokowi Menyebutnya Cocok

Terkait dengan saksi, Ali mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan meski untuk jumlahnya tergantung pada saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon yakni pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami lihat perkembangan sejauh mana dari pihak pemohon. Oleh MK kan dibatasi 10 tapi kita liat kebutuhannya seperti apa. Karena ini tergantung saksi pihak lawan. Karena kan tergantung dimana lokusnya, kalo di Jabar, ya saksi dari jabar. Kalau di Jatim ya dari Jatim. Nanti saksinya tentu penyelenggara pemilu dari KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota," kata Ali.

Untuk saksi ahli, Ali pun mengatakan belum menentukan siapa saksi ahli yang akan dihadirkan karena harus melihat peekembangan di persidangan nantinya.

Halaman
1234
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved