Awang Faroek, dari Kasus Bukit Pelangi ke Saham KPC

Gubernur Kaltim Awang Faroek pernah diduga korupsi kompleks Bukit Pelangi senilai Rp 270 miliar. Kini, kasus saham KPC pun menyeretnya

Awang Faroek, dari Kasus Bukit Pelangi ke Saham KPC
TRIBUNKALTIM
Gubernur Kaltim Awang Faroek
PENDIDIK, birokrat, dan politisi gaek satu ini memang mempunyai karier begitu panjang. Namanya Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan sebentar lagi kalau tidak ada alangan tanggal 24 Juli 2010 mendatang gelarnya akan bertambah panjang karena akan menerima gelar doktor di Unair Surabaya.

Awang mempunyai gelar bangsawan dari Keraton Kutai dengan sebutan Ngebei Setia Negara. Dia lahir di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 31 Juli 1948. dia adalah Gubernur Kalimantan Timur saat ini, periode 2008-2013 berpasangan dengan Farid Wadjdy.

Sebelumnya Awang menjabat sebagai Bupati Kutai Timur pertama sejak pemekaran Kabupaten Kutai berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999. Kemudian pada saat maju untuk pencalonan Gubernur Kalimantan Timur, tahun 2003, ia mundur dari sebagai Bupati Kutai Timur, digantikan oleh Wakil Bupati, Mahyudin.

Gagal menjadi gubenur karena kalah melawan Soewarna AF, maka saat Pilkada Kutai Timur, 12 Desember 2005, Awang dipilih oleh rakyat dan kemudian kembali menjabat Bupati Kutim sejak pelantikan 13 Februari 2006 sampai tahun 2011.

Tetapi ia mencalonkan kembali menjadi Gubernur Kalimantan Timur untuk kedua kalinya tahun 2008 dan akhirnya terpilih di putaran II dan dilantik pada 17 Desember 2008. Tahun 2008, kursi kepemimpinan Bupati Kutai Timur diserahkan kepada wakilnya, Isran Noor.

Menilik dari perjalanan kariernya, pastilah Awang bukan tokoh kacangan. Dia mempunyai begitu banyak reputasi nasional, sebelumnya juga pernah menjadi wakil rakyat di DPR RI. Oleh karenanya begitu lengkap dia punya jaringan dan pengalaman dalam berorganisasi terutama untuk urusan publik.

Politik memang kejam, sering menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tetapi bagi politisi berpengalaman, itulah sebuah fakta. Siapa saja mampu dan mempunyai power, maka dia akan menang.

Akhir 2007, menjelang digelar Pilkada Provinsi Kaltim, terembuslah isu kuat bahwa Awang diduga terlibat korupsi pembangunan kompleks perkantoran Pemkab Kutai Timur, Bukit Pelangi yang menelan dana Rp 270 miliar.

Sudah beberapa kali muncul berita bahwa Kejaksaan Agung memeriksa dirinya terkait dugaan itu. Dia menyatakan bahwa pembangunan Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi merupakan kasus lama dan sebenarnya sudah selesai tujuh tahun lalu.

Persoalan ini pernah diteliti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun BPKP tahun 2002/2003 yang tidak menemukan ada kerugian dan unsur tindak pidana korupsi.

Tuduhan itu bermula ketika pada tahun 1999, Awang Faroek selaku Bupati Kutim meminjam dana dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp 270 miliar. Jaminan dalam pinjaman itu adalah APBD Kutim. Pembayarannya pun dilakukan secara mencicil setiap tahun yang menggunakan APBD. Pinjaman itu telah lunas dibayar 4 Mei 2007.

"Saat ini, nilai Kompleks Bukit Pelangi sudah mencapai Rp 1,3 triliun," katanya. Dia menambahkan bahwa Kejaksaan Negeri (kejari) Sangatta dan Kejaksaan Tinggi Kaltim telah menindaklanjuti kasus ini bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan kerugian dari APBD Kutim.

"Itu ada surat keterangan resminya dari Kejati Kaltim. Kalau sekarang dibongkar lagi, seperti kaset baru lagu lama. Saya yakin kalau ini dibongkar surat Kejati akan menjadi rujukan. Kita yakin Kejagung proporsional dan profesional," katanya.

Awang Faroek menyatakan siap dipanggil KPK maupun Kejagung terkait tuduhan yang kembali dicuatkan di tengah persiapannya menghadapi Pilkada Gubernur Kaltim periode 2008-2013.

Rekayasa dari mencuatnya kembali tuduhan itu, kata Awang, terlihat dari munculnya aksi unjuk rasa beberapa pemuda di Jakarta.

Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan, tidak ada nuansa politis di balik pengambilalihan sejumlah kasus dugaan korupsi di daerah, termasuk kasus korupsi APBD Kabupaten Kutai Timur yang melibatkan Awang Faroek.

Saat itu, Hendarman menyatakan pengambilalihan didasarkan pertimbangan murni yuridis. "Pengaduannya memang ada dan ditindaklanjuti Kejaksaan. Tidak ada kepentingan politis," kata Hendarman, Desember 2007.

"Yang bisa menolong adalah alat bukti yang melekat pada perkara ini," jelas Hendarman. Di tempat sama, JAM Pidsus Kemas Yahya Rahman mengaku akan melengkapi alat bukti yang telah dikumpulkan. Tim penyidik juga telah memiliki daftar saksi yang akan diperiksa, termasuk Awang Faroek.

Tetapi kemudian perkara ini menjadi tidak jelas. Apakah Awang Faroek yang benar atau Kejaksaan Agung yang cuma bisa omong doang. Buktinya, kasus Bukit Pelangi kemudian hanya sekadar menjadi sejarah tanpa bekas, tanpa sebuah keputusan hukum dan dibiarkan begitu saja. Awang tak tersentuh oleh hukum dugaan korupsi itu.

Tiba-tiba, 9 Juli 2010 lalu, Kejaksaan Agung merilis sebuah berita yang menusuk Awang untuk kedua kalinya, dengan dugaan terlibat korupsi dana penjualan 5 persen saham KPC sebesar Rp 576 miliar yang tidak jelas juntrungannya.

Sekali lagi, sama dengan kasus Bukit Pelangi, apakah predikat sebagai tersangka untuk Awang Faroek ini juga akan mengalami nasib serupa, yaitu tidak pernah ada kesimpulan hukum dari Kejaksaan Agung?

Kalau ini terjadi, memang harus ada perlawanan hukum untuk Kejaksaan Agung, karena lembaga ini akan menjadi senjata pembunuhan karakter entah untuk kepentingan siapa. Kalau ini terjadi, memang berbahaya! (*)

Editor: Iwan Apriansyah
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved