Senin, 24 November 2014
Tribunnews.com

Warga Sangatta Utara Urunan untuk PK Putusan MA

Jumat, 8 Juli 2011 07:59 WIB

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Kholish Chered
TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA - Warga RT 16 dan RT 22 Sangatta Utara akhirnya mulai menghimpun dana secara swadaya. Dana akan digunakan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan Mahkamah Agung tahun 1999 tentang sengketa lahan seluas sekitar 6 hektare.

Perkara antara penggugat PT Rudina Prima dan tergugat masyarakat sekitar kawasan tersebut telah diputus di PN Tenggarong tahun 1995, putusan banding 2 Oktober 1996, dan putusan kasasi 10 November 1999. Hasilnya, beberapa jenjang peradilan mengabulkan gugatan penggugat.

Awalnya, sempat akan dilaksanakan eksekusi tanggal 5 Juli 2011 lalu. Namun karena pertimbangan pengamanan yang dikoordinasikan Pengadilan Negeri Sangatta dan Kapolres Kutim, eksekusi akhirnya ditunda. Namun belum diketahui sampai kapan waktu penundaan eksekusinya.

Koordinator warga, Usman Adong, Kamis (7/7/2011), mengatakan warga telah bersepakat secara bulat untuk melakukan upaya PK. "Saat ini kami terus melakukan persiapan, baik menghimpun data maupun dana," kata Usman.

Ditargetkan, dana berperkara sekitar Rp 200 juta bisa terhimpun dari warga dengan pola proporsional. "Penghimpunan dana dilakukan secara proporsional, sesuai dengan luas arena lahan yang dimiliki. Ada yang menyokong Rp 5 juta, Rp 10 juta, juga jumlah yang lain," katanya.

Usman menyatakan warga memiliki optimisme untuk menempuh PK. "Yang jelas, kami memiliki beberapa bukti dokumen yang kami nilai diabaikan dalam pertimbangan putusan pengadilan. Selain itu, ada dugaan pemalsuan dokumen. Kami telah melaporkannya ke Polres Kutim," katanya.

Dokumen yang diduga dipalsukan adalah surat perjanjian antara PT Perkebunan Sangatta Mulia (PSM) dengan PT Rudina Prima tanggal 1 Oktober 1989. Warga telah memiliki testimoni dari pihak PSM bahwa perjanjian tersebut tidak pernah diketahui pihak PSM.

"Selain itu, telah ada perjanjian antara PSM dan Rudina bahwa bilamana terjadi sengketa di kemudian hari, maka akan diselesaikan di PN Samadinda. Mengapa perkara ini justru masuk di PN Tenggarong?," kata Usman.

Ia pun berharap, Polres segera membuktikan pemalsuan dokumen tersebut, sehingga memperkuat perjuangan warga. "Yang kami ketahui, bila salah satu dasar putusan adalah dokumen yang palsu, maka putusan tersebut cacat," katanya. Pihak Rudina belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini. (*)

Editor: Harismanto
Sumber: Tribun Kaltim

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas