• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 April 2014
Tribunnews.com

Penertiban Pengecer BBM Bukan Solusi! Apa Kami Harus Mencuri?

Jumat, 22 Juli 2011 02:02 WIB
Penertiban Pengecer BBM Bukan Solusi! Apa Kami Harus Mencuri?
Tribun Kalteng/Faturahman
Penjualan bensin di tingkat eceran

Laporan Wartawan Tribunmando.co.id, Robertus Rimawan dan Fransiska Polohindang

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Kebijakan pemerintah Provinsi Sulut khususnya Kota Manado yang akan menertibkan penjual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ditolak sejumlah penjual. Penjual menolak karena kebijakan tersebut dianggap bukan sebagai jalan  keluar. Ny Rusni, penjual premium BBM bersubsidi, warga Paal Dua, Lingkungan V, Tikala, Kamis (21/7/2011) mengatakan keberatan terhadap rencana penertiban penjual BBM eceran.

"Kami tidak setuju dengan rencana pemerintah Kota Manado, lantaran kalau berhenti bagaimana dengan hidup kami, Anak-anak harus sekolah, apa mau disuruh mencuri?" ujar Ny Rusni.

Penjual eceran yang lain, Rolin Kentey, menyatakan sebenarnya ini bukan soal terima atau menolak kebijakan pemerintah kota, namun yang jadi pertanyaan adalah apakah akan pasokan BBM akan lancar kalau pengecer BBM ditertibkan.

"Kami hanya membeli lalu menjual kembali," ujarnya.

Menurutnya petugas kepolisian yang sering bertugas berjaga di SPBU mesti tegas menertibkan kendaraan orang kaya yang masih mengisi BBM jenis premium di SPBU. Salman Jou, pedagang BBM eceran  di Jalan Piere Tendean,  Boulevard Manado, tegas meaolak jika usahanya ini ditutup paksa pemeriantah. Pasalnya dia mengaku penghidupan keluarganya saat ini hanya bergantung pada berjualan bensin eceran.

"Kalau mau ditutup, keluarga saya bagaimana sedangkan kami dapatkan pendapatan satu-satunya dari berjualan bensin," keluhnya.

Salman berharap kalaupun Pemko Manado akan menutup usahanya, akan ada pekerjaan lain pengganti yang boleh diberikan kepada dirinya.

"Kalaupun ditutup saya berharap dapat pekerjaan lain dari pemeriantah," pintanya.

Salman Jou, juga penjualn bensin eceran di kawasan  Boulevard, mengaku baru berjualan BBM dua pekan terakhir. Salman membeli premium dari sopir angkot.

"Mereka biasanya mau menjual bensin dari tangki mobil mereka ke saya," ungkapnya.

Salman mengaku membeli stok bensin dai sopir angkot sebanyak 20 liter dan menjual kembali Rp 6 ribu per liter. Salman mengaku bingung akan kerja apa lagi jika Pemko Manado akan melarang dirinya berjualan bensin eceran lagi.

Aswin Paneo, pedagang bensin eceran di depan lokasi wisata Pantai Malalayang berharap Pemko Manado tidak akan menghentikan usahanya berjualan bensin eceran. Pria asal  Gorontalo yang sudah belasan tahun tinggal di Manado ini mengaku sudah menjalankan usaha berjualan bensin eceran selama kurun waktu tujuh bulan terakhir.

Menurutnya usaha berjualan bensin eceran ini digelutinya untuk mendapatkan biaya tambahan untuk membiayai studi anaknya yang masih sementara kuliah. "Yah, lumayanlah untuk tambah-tambah biaya kuliah anak," ungkapnya.

Akan tetapi jika pada akhirnya pemerintah melarang dirinya berjualan bensin eceran Aswin mengaku pasrah saja. "Kalau sudah menjadi aturan mau bagaimana lagi. Tetapi kalau bisa jangan sampai dihentikan," pintanya.

Aswin mengaku memperoleh premium dengan cara  kerja sama dengan sopir mobil angkot. "Sekali angkut sebanyak 35 liter dengan biaya sewa sebesar 30 ribu rupiah," ungkapnya.
Pendeta Billy Johanes STh,  pelayan di Jemaat GMIM Parigi, Bunaken, Manado mengatakan pemerintah dan Pertamina tidak bisa menyalahkan pedagang eceran.

''Pedagang eceran muncul karena adanya saling butuh di masyarakat. Artinya dengan langkahnya BBM maka terjadi antrean, sehingga munculah pedagang eceran yang memberikan kemudahan bagi warga yang merasa rugi antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, ''ujar Billy.

Bagi Billy, pedagang eceran hanya memanfaatkan situasi, dan kehadirannya terus menjamur karena memang dibutuhkan masyarakat. ''Ingat mereka (pedagang eceran), tidak akan tumbuh dan berkembang, kalau masyarakat tidak meresponsnya dengan membeli, ''ujarnya.

Dia mengatakan, masyarakat lebih memilih membeli bensin dengan harga Rp 6 ribu hingga Rp 7 ribu di pedagang eceran, daripada antre dua tiga jam dengan harga Rp 4 ribu lebih di SPBU.

Apalagi bagi masyarakat di kepulauan memang sangat membutuhkan pedagang eceran. ''Mau bagaimana itu Katinting, ojek, dan pengguna BBM di kepulauan, kalau tidak ada pedagang eceran yang melayani daerah kepulauan ini. Apa fasilitas pemerintah mampu menjangkau hingga daerah kepulauan ini? Buktinya hingga saat ini daerah kepulauan tidak ada pelayanan khusus BBM, ''ujar Ketua Granat Sulut ini.

Billy, mengatakan, solusi dari menjamurnya pedagang eceran adalah, penambahan stok, sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan BBM yang menimbulkan antrean panjang di setiap SPBU.

Selain itu, dia mengimbau agar Pertamina tidak menjadikan polisi sebagai tukang jaga di Pertamina, karena tugas kepolisian bukan hanya itu.  ''Masih banyak tugas lain dari kepolisian, bukan hanya mengamankan SPBU yang menjadi rawan karena ulah Pertamina yang tidak mampu memenuhi stok BBM daerah ini, ''ujarnya.

Dia mengingatkan, dengan program Eko Wisata Pemkot Manado, maka seharusnya Pertamina membantu dengan memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam hal pengadaan BBM. ''Bagaimana pariwisata laut mau nyaman, kalau kapal Wisata, perahu motor, dan alat transportasi yang menggunakan BBM kesulitan mendapatkan premium ataupun solar, ''kata Billy.

Billy mencurigai kelangkaan BBM ini merupakan pengalihan isu nasional yang sedang ramai saat ini. ''Saya curiga khan sekarang sedang ramai dengan koar- koarnya Nazaruddin, jadi untuk meredam ini, maka isu kelangkaan BBM dijadikan alat pengalihan isu, ''ujarnya.

Sementara persoalan pasokan BBM, saat ini juga menjadi keluhan kalangan nelayan. Ben Awoy, Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulut mengaku banyak nelayan akhirnya tak melaut karena sulit mendapat BBM.

"BBM masih kurang, nelayan sulit sekali dapat," ujarnya  usai rapat koordinasi bertajuk "Kurangnya Bahan Baku Ikan dan Inventarisasi Rumpon' antara nelayan, pengusaha, Pangkalan

Angkatan Laut (Lantamal) dan DKP Sulut di Ruang Rapat Asisten II Pemprov Sulut.
Saat ini dengan adanya aturan ketat terkait pengambilan BBM agar tak disalahgunakan, imbasnya ke para nelayan yang sulit mendapatkan BBM bersubsidi.

"Banyak yang belum terdaftar atau memiliki kartu nelayan, itu menyulitkan kami," ujarnya.

Selain nelayan, beberapa pengusaha pabrikan ikan mengaku kekurangan pasokan ikan. Beberapa pengusaha mengatakan melalui koordinasi tersebut, kurangnya bahan baku ikan selain berubahnya migrasi ikan juga karena keluhan bagi nelayan yang kesulitan mencari BBM sehingga urung melaut.

Bagi kapal-kapal besar tak masalah karena menggunakan BBM industri, stok tak terbatas, sementara untuk nelayan kuota terbatas namun jumlah nelayan meningkat.

Kepala DKP Sulut, Happy T Korah mengatakan DKP di Sulut ada sekitar 2200 nelayan. Angka tersebut menurutnya jumlah yang terdata, sementara masih banyak yang tak terdata. "Dalam waktu dekat kami punya program pendataan serta membuat kartu tanda nelayan," ujarnya.

Kartu tersebut digunakan para nelayan agar bisa membeli BBM menggunakan dirigen, disertai kartu kendali. Kartu kendali tersebut menurut kadis akan menunjukkan BBM subsidi yang dibeli benar-benar untuk berlayar atau dijual kembali.

Ia berjanji dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pertamina selain untuk meminta tambahan kuota juga membincangkan soal rencana semacam kartu kendali dan kartu pengenal.
Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlantamal) XIII, Laksamana Pertama Sugianto yang ikut dalam rakor mengatakan AL siap membantu dalam kondisi ini.

"Kelangkaan BBM merupakan wilayah Pertamina, namun bila terjadi kelangkaan bahan baku ikan ini wilayah kita," ujarnya.

Danlantamal mengatakan kurangnya bahan baku ikan ada indikasi ilegal fishing yang akan segera ditindak lanjuti institusinya. Ia mengimbau nelayan tradisional perlu diakomodir agar bisa lebih berkembang.

Menanggapi keluhan nelayan, Irwansyah Kepala Sales Representative Pertamina Ritel Manado menjelaskan, selama ini bagi nelayan yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi harus mendapat verifikasi dari DKP.

"Mereka itu siapa? Apakah nelayan tersebut membawa surat verifikasi atau tidak? Penjualan BBM bersubsidi dengan dirigen atau kemasan harus dilengkapi surat verifikasi, itu sesuai prosedur," katanya.

Ia menambahkan, selama ini nelayan dibagi dua kelompok nelayan menggunakan kapal besar dengan kekuatan mesin di atas 30 GT dan di bawah 30 GT.

Di atas 30 GT harus menggunakan BBM non subsidi dan di bawah 30 GT menggunakan BBM subsidi. Nelayan yang menggunakan BBM bersubsidi dilayani oleh SPDN atau lembaga penyalur BBM khusus untuk nelayan, SPDN di Sulut menurut Irwansyah hanya menyediakan solar.

"Untuk premium belum ada SPDN yang memenuhi syarat. Di Sulut terdapat lima buah SPDN dengan alokasi 425 KL," katanya.

Nelayan pengguna premium dilayani di SPBU atau APMS, yang ditunjuk agar pengawasan lebih tertib. SPBU dapat melayani nelayan dengan verifikasi DKP.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Sumber: Tribun Manado
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
140790 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas