• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 20 April 2014
Tribunnews.com

AP3I Surati Kelompok Sosek Malindo

Minggu, 24 Juli 2011 14:46 WIB

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Slamet Bowo Santoso

TRIBUNNEWS.COM, SANGGAU - Ketua asosiasi pengusaha, pedagang perbatasan Indonesia Kalimantan Barat H Thalib mengatakan, pihaknya sudah menyurati ketua kelompok pembicaraan sosial ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Terkait kebijakan sepihak pemerintah Malaysia yang sudah memberlakukan Tebedu Inland Port yang dianggap merugikan para pengusaha angkutan di wilayah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau.

Kepada Tribun, Minggu (24/7/2011), H Thalib mengatakan dia banyak mendapatkan komplain dari pengusaha angkutan (lori) yang ada di perbatasan tersebut. Karena kendaraan angkutan yang mereka miliki harus membayar hingga Rp 2 juta (RM 750) lebih setiap masuk ke Tebedu Inland Port.

"Kebijakan Malaysia ini sebenarnya sudah berlaku sejak 4 Juli yang lalu, tapi pernah dikritik oleh para pengusaha angkutan kita. Sehingga digelar pembicaraan antara perwakilan pengusaha di Kalimantan Barat diwakili Kamar dagang dan industri (Kadin) dan AP3I dan pengelola Tebedu Inland Port di Pontianak sekitar dua pekan yang lalu. Sehingga keluarlah kesepakatan untuk sementara Tebedu Inland Port belum dioperasionalkan," ungkapnya.

Sesuai kesepakatan, Tebedu Inlan Port baru boleh dioperasionalkan setelah ada pembicaraan lebih lanjut dalam forum sosek Malindo yang dibicarakan pada awal Juli lalu. Hanya saja meskipun sudah ada kesepakatan tersebut menurut Thalib, pihak Malaysia tetap bersikeras mengoperasionalkan pelabuhan darat miliknya yang dinilai sangat merugikan pengusaha angkutan di perbatasan Entikong.

"Saya sudah menyurati ketua kelompok sosek Malindo, dengan harapan apa yang dialami para pengusaha angkutan ini bisa dibahas dalam pembicaraan yang akan kembali digelar di Pontianak dalam waktu dekat. Kita berharap pengoperasian Tebedu Inland Port ditinjau kembali karena dinilai sangat memberatkan, bayangkan saja untuk sekali parkir kendaraan kita harus membayar RM 750, belum termasuk biaya bongkar muat barang," katanya.

Dia juga berharap dengan adanya kebijakan pemerintah Malaysia tersebut, maka rencana pembangunan pelabuhan darat (dry port) di wilayah Entikong oleh pihak Kadin dipercepat dengan dukungan pemerintah daerah. Dengan begitu bukan hanya pihak Malaysia yang diuntungkan dengan aktivitas di perbatasan, namun juga pemerintah Indonesia karena selama ini lebih besar Malaysia yang diuntungkan ketimbang Indonesia.

"Kita akui memang pemerintah kita sangat lamban dalam hal pembangunan dry port ini, makanya ketika Malaysia sudah memberlakukan dry port milik mereka di kawasan Tebedu kita belum siap. Kita berharap pembangunan dry port yang sudah direncanakan berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti," pungkasnya.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Dewi Agustina
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
141633 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas