• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribunnews.com

Anggota DPRD Medan, Pinta Ketua DPRD Mundur

Selasa, 26 Juli 2011 20:53 WIB
Anggota DPRD Medan, Pinta Ketua DPRD Mundur
Tribun Medan/Maulina Siregar
Ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - DPRD Medan, Sumatera Utara memanas, pasalnya beberapa anggota DPRD medan meminta Amiruddin ketua DPRD Medan mundur dari jabatannya.

Desakkan ini mundur, ketika sedang berlangsungnya  sidang Paripurna tentang Nota Pengantar Walikota Medan terkait Perubahan – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan (P-APBD) 2011, selasa siang (26/7/2011).

Desasakkan mundur ini dalam rapat tersebut, dimana  Amiruddin menskorsing paripurna langsung tanpa mengajak ketua-ketua fraksi untuk menanyakan siapa wakil fraksi untuk membacakan pandangan umum dalam paripurna selanjutnya.

Tentunya, sikap ini menuai protes dari para anggota DPRD Kota Medan yang lainnya, seperti Bangkit Sitepu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Dimana dalam instruksinya, Bangkit menegaskan bahwa selazimnya Ketua DPRD Medan menskorsing sidang dan memanggil ketua-ketua fraksi untuk mengusulkan anggota fraksi yang akan menyampaikan pandangan umum.

“Jika memang Ketua DPRD tak mampu lebih baik tak usah memimpin rapat. Sudah biasanya jika ada nota pengantar, maka paripurna akan diskorsing dan mengumpulkan para ketua fraksi untuk meminta nama-nama anggota fraksi yang akan menyampaikan pandangan umum. Jadi bukan dengan menskorsing sperti ini, jika ketua tak mampu lebih baik diganti saja,” jelas Bangkit dalam intrupsinya dengan nadfa emosi.

Bangkit juga menegaskan, sikap tegas juga harus diambil oleh Fraksi Demokrat sebagai partai pengusung amiruddin. Sebab sambunfgnya, bila  Ketua DPRD Medan tak diganti, ditakutkan akan berakibat menurunnya citra partai Demokrat.

“Sudah secepatnya Ketua DPRD Medan diganti. Jika tidak, akan berakibat pada buruknya citra Partai pengusungnya. Karena ketidak mampuannya memimpin DPRD Medan,” tegas Bangkit.

Selain itu, anggota fraksi Partai Golkar, CP Nainggolan juga menegaskan bahwa berdasarkan tata tertib paripurna, setelah pembacaan nota pengantar, maka Pimpinan Sidang, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Medan, untuk menskorsing dan mengumpulkan ketua-ketua fraksi ke ruangan Ketua DPRD.

“Pimpinan sidang seharusnya menskorsing dan memanggil ketua-ketua fraksi untuk mendaftarkan anggota fraksinya siapa yang membacakan pandangan umum. Bagaimana Pimpinan sidang ini. Sudah seperti itulah tata tertib yang tercantum,” ucap CP.

Mendengar intrupsi dua anggota dewan tersebut, Amiruddin membela di skorsingnya sidang tersebut, sesuai dengan tata tertib dalam buku panduan. Sehingga dia merasa dengan menskorsing tanpa memanggil para ketua fraksi adalah langkah yang benar.

“Sudah benar. Saya membaca sesuai dengan buku panduan dari Sekretaris Dewan. Jadi saya tidak salah,” ucap Amiruddin.

Dalam nota rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Kota Medan, Pemko Medan mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun atau meningkat 12,28 persen dari APBD 2011 sebesar Rp 2,9 triliun.
Peningkatan anggaran tersebut sebagian besar diperuntukan untuk urusan pekerjaan umum atau Dinas Binamarga Kota Medan sebesar Rp 153 miliar atau meningkat 63,08 persen dari anggaran awal sekitar Rp 242 miliar menjadi Rp 395 miliar.

Walikota Medan Rahudman Harahap dalam pidatonya mengharapkan agar Pemko Medan dan DPRD Medan bersama-sama melakukan pembahasan terhadap Ranperda ini berdasarkan KUA serta PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2011.(ari)

Editor: Alfred Dama
Sumber: Tribun Medan
0 KOMENTAR
142521 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas