• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 18 September 2014
Tribunnews.com

Truk Angkut Dilarang Beroperasi Jelang Lebaran

Sabtu, 6 Agustus 2011 04:20 WIB

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Truk pengangkut barang dilarang untuk beroperasi pada H-4 Lebaran (26 Agustus) sampai H+1 (31 Agustus). Larangan itu dikeluarkan agar arus mudik berlangsung lancar. Pengecualian diberlakukan untuk truk pengangkut logistik dan bahan bakar.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi, larangan tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No SK.2679/AJ.307/DRJD/2011 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2011.
"Suratnya sudah keluar. Truk dilarang beroperasi. Kecuali yang mengangkut logistik makanan dan minuman serta truk pengangkut bahan bakar," katanya di Gedung Sate, Jumat (5/8/2011).

Dicky mengatakan, kendaraan angkutan barang yang dilarang beroperasi adalah kendaraan pengangkut bahan bangunan, truk tempelan, truk gandengan, kontainer, dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

Dikatakannya, hal itu dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa angkutan Lebaran tahun 2011 sehingga perlu pengaturan lalu lintas dan angkutan barang. Pengaturan mulai diberlakukan pada 23 Agustus (H-7) pukul 00.00 sampai 7 September (H+7) pukul 00.00.

"Surat tersebut sudah ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso tertanggal 29 Juli 2011," katanya.

Dicky mengatakan, untuk mendukung kelancaran pada masa angkutan Lebaran tahun 2011, jembatan timbang di seluruh Indonesia tidak boleh dioperasikan dan dialihfungsikan menjadi tempat istirahat bagi pengguna jalan.

Waspadai Rambu Minim
Di tempat yang sama, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat, HM Qudrat Iswara, mengimbau kepada para pemudik untuk berhati-hati melintasi jalan provinsi karena jalur ini minim penerangan dan rambu lalu lintas.

Menurut Qudrat, pembangunan rambu-rambu lalu lintas hanya 20 kilometer per tahun, sedangkan panjang jalan provinsi mencapai 2.199 kilometer. Pembangunan lampu penerangan jalan umum pun hanya 1,5 kilometer per tahun.

"Akan terasa betul memasuki Lebaran, jalan yang rusak dan gelap serta tidak ada rambu-rambu akan kerap ditemui pemudik. Komisi D sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Kami membuat nota agar Pemprov lebih memperhatikan PJU," katanya, kemarin.

Ia mengatakan bahwa indeks pemantapan 92,08 berpotensi turun dengan data dan fakta yang ada saat ini. Menurutnya, ideal kebutuhan dan pemeliharan jalan provinsi sebesar Rp 1,3 triliun, sementara saat ini hanya Rp 660 miliar.

Iswara mengatakan pemerintah provinsi seharusnya mengawasi pembangunan- pembangunan jalan yang telah dikerjakan oleh BUMD seperti jasa sarana.

Progresnya sejauh mana harus diperhatikan. Pasalnya, proyek yang dibiayai dengan anggaran ganda harus selesai saat masa jabatan gubernur berakhir.

"Banyak kegiatan yang perlu didorong seperti kegiatan multi-years (investasi dari tahun ke tahun) seperti jalur Cukul-Cisewu-Rancabuaya yang memakan anggaran Rp 200 miliar, jalur Cikajang-Pameungpeuk dengan anggaran Rp 76 miliar, dan Lingkar Sukabumi yang memakan anggaran Rp 102 miliar," katanya.

Ia mengatakan beberapa ruas jalan lain yang perlu diperhatikan Pemprov adalah Soroja, Cisumdawu, Bandung Intra Urban Tol Road, Bogor Ring Road tahap II, dan Ciawi Sukabumi. "Untuk Cisumdawu progresnya sangat lambat pada sesi 1 dan sesi III," katanya.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Sumber: Tribun Jabar
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
146491 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas