• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 23 Juli 2014
Tribunnews.com

Tenaga Honorer Menunggu Jawaban Pemerintah Pusat

Selasa, 10 Januari 2012 21:44 WIB
Tenaga Honorer Menunggu Jawaban Pemerintah Pusat
google
TENAGA HONORER--Ribuan tenaga honorer mempertanyakan nasib mereka kepada pemerintah pusat melalui aksi demo.

Laporan Wartawan Pos Kupang,Okto Manehat

TRIBUNNEWS.COM,ENDE - Sebanyak 578 orang tenaga honorer di lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende,NTT, menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait pengangkatan mereka menjadi CPNS. Saat ini nasib mereka masih terkatung-katung  karena belum ada keputusan pengangkatan dari pemerintah pusat.

Tenaga honorer yang ada telah masuk dalam data base untuk kategori satu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Ende, Yohanis Dua yang di konfirmasi Pos Kupang di Kantor Bupati Ende, Selasa (10/1/2012) menjelaskan, 578 tenaga honorer telah diusulkan pengangkatannya ke pemerintah pusat sejak tahun 2010. Namun hingga saat ini, ungkap Dua, pihaknya belum mengetahui berapa banyak yang lolos.

Pasalnya, jelas Dua, usulan tersebut masih dalam draft pemerintah pusat atau belum ada keputusan dari pemerintah pusat.

 "Kita tunggu saja keputusannya. Di Pempus usulan ini dibahas di tiga Kementerian, yakni Menpan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Mendagri,"jelas Dua.

Menurut Dua, BKD sambil menunggu informasi atau keputusan dari Pempus, juga telah disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perpanjangan kontrak terhadap tenaga honor yang ada.
Perpanjangan tenaga honorer tersebut, tandas Dua, dilakukan setiap tahun.

Dua juga menegaskan, Pemkab Ende sejak tahun 2005 tidak menerima lagi tenaga honorer, namun dalam pengamatan masih ada pimpinan SKPD yang masih menerima.

Untuk hal ini, tegas Dua, BKD tetap menolak atau tidak mengakui tenaga honorer yang direkrut oleh pimpinan SKPD yang bersangkutan.

Anggota DPRD Kabupaten Ende, Justinus Sani meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak menggantung nasib tenaga honorer.

Menurutnya keberadaan tenaga honorer sudah melalui verifikasi maka sudah sewajarnya diangkat menjadi CPNS. "Jangan karena Menpan diganti lalu kebijakan juga diganti. Kalau demikian tentu akan mengorbankan ribuan tenaga honorer,"kata Justinus. 

Editor: Romualdus Pius
Sumber: Pos Kupang
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas