Senin, 3 Agustus 2015
Tribunnews.com

Lagi, Perusahaan Tambang Picu Konflik di Halmahera Tengah

Jumat, 27 Januari 2012 04:26 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah kasus perebutan lahan antara warga dengan perusahaan lokal atau asing di Mesuji, Bima, Pulau Padang, Jambi dan di Kalimantan, perkara sengketa lahan kembali muncul. Namun, kini berada di ujung timur Indonesia, tepatnya di Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Sengketa lahan yang terjadi di Halmahera Tengah dikarenakan adanya pembukaan pertambangan nikel oleh perusahaan asing bernama PT. Weda Bay Nickel.

"Persoalan utamanya adalah masyarakat Desa Gemaf dan 66 kepala keluarga (KK) Desa Lelilef Sawai, sampai saat ini belum mendapat hak ganti rugi, tetapi lahannya telah dirampas," ujar Kuasa hukum masyarkat Desa Lelilef Sawai dan Desa Gemaf, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Sarmanto Tambunan dalam siaran persnya, Kamis(26/1/2012).

Menurut Sarmanto, permasalahan tersebut kini telah ditangani Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM). Komnas HAM juga telah menyelidiki serta menginvestigasi ke lapangan terkait sengketa lahan tersebut.

Rekomendasi (terlampir) juga sudah dikeluarkan kepada Presiden Direktur PT Weda Bay Nickel dengan Nomor Surat 2.084/K/PMT/VIII/2011 tertanggal 18 Agustus 2011, serta No. 053/K/PMT/I/2012 tanggal 13 Januari 2012.

Rekomendasi Komnas HAM itu meminta PT Weda Bay Nickel untuk dapat melakukan negosiasi pergantian rugi kepada masyarakat, juga meminta agar perusahaan tidak melakukan intimidasi dengan menggunakan suprastruktur dan infrastruktur negara berupa aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan lain-lain.

Halaman12
Penulis: Willy Widianto
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas