• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 Juli 2014
Tribunnews.com

Rumah Bebas PPN Rp 88 Juta

Selasa, 31 Januari 2012 10:57 WIB
Rumah Bebas PPN Rp 88 Juta
net

TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berencana menaikkan batas nilai rumah yang bebas dari pajak pertambahan nilai (PPN). Bila sebelumnya Rp 70 juta, maka nilainya akan dinaikkan menjadi Rp 88 juta per unit.

Kenaikan nilai batas rumah bebas PPN itu diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak. Hal itu dianggap menjadi solusi kewajiban batas minimal rumah seluas 36 meter persegi.

Saat ini, Kemenpera telah menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Harga rumah bebas PPN sebesar Rp 88 juta berasal dari perhitungan harga rumah KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 80 juta ditambah uang muka maksimal Rp 8 juta.
Selama ini, MBR yang membeli rumah di atas Rp 70 juta akan terkena PPN 10 persen. Padahal, harga KPR FLPP sebesar Rp 80 juta.
Kemenpera juga mengusulkan Kemenkeu untuk memberikan dana prasarana, sarana, dan utilitas kepada pengembangan perumahan supaya harga rumah lebih terjangkau. Besaran dana prasarana, sarana, dan utilitas ini sebesar Rp 6,5 juta per unit.

Tanggapan positif disampaikan Humas DPD Real Estate Indonesia (REI) Lampung Urianto. Menurut dia, penghapusan PPN untuk rumah di bawah Rp 88 juta bisa memaksimalkan upaya pengembang dalam pembangunan perumahan.
"Dengan adanya subsidi pemerintah, seluruh komponen untuk membangun rumah akan dipilih yang kualitasnya lebih baik," ungkapnya.

Meski begitu, dia mengaku belum mengetahui secara detail rencana Kemenpera tersebut. Setelah mendapat kepastian, biasanya DPD akan membahasnya bersama seluruh anggota. Anggota DPD REI Lampung saat ini berjumlah 72 orang/perusahaan, di mana anggota aktif berjumlah 39 orang/perusahaan.
Rencana baik pemerintah tersebut, sambung Urianto, akan menambah animo masyarakat untuk membeli rumah. Jika menyesuaikan dengan harga tersebut, maka rumah yang bisa dibangun seluas 36-45 meter persegi. Sedangkan luas tanah bisa mencapai 72-90 meter persegi.

Untuk mendukung program rumah murah bagi MBR, Kemenpera meminta Kemenkeu menyediakan dana prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pengembang. Dana PSU ini sekitar Rp 6,5 juta per unit. Kemenpera juga meminta kepala-kepala daerah agar memberikan kemudahan perizinan membangun rumah.

Kemudahan tersebut, antara lain, menghilangkan biaya perizinan, karena pengembang rumah sederhana cukup terbantu dengan adanya fasilitas biaya penyambungan daya listrik dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk program ini, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sebesar Rp 288 miliar. Bantuan dana sambungan ini akan diberikan selama pengembang bisa menentukan lokasinya di tahun 2012.(anas)

Sumber: Tribun Lampung
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
223221 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas