Gubernur Kaltim Minta Otoritas Menindak Perusahaan Tambang

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengaku tidak punya kewenangan untuk menindak tambang batu bara

Gubernur Kaltim Minta Otoritas Menindak Perusahaan Tambang
ist
Ilustrasi

Laporan Wartawan Tibun Kaltim, Basir Daud

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengaku tidak punya kewenangan untuk menindak tambang batu bara yang bermasalah di Kalimantan Timur. "Gubernur tidak bisa apa-apa. Bupati keluarkan terus izin. Saya tidak bisa sendiri. Kalau saya mau hentikan truk pengangkut batu bara di jalan umum, saya didemo masyarakat," ujarnya di hadapan forum simposium internasional tentang rehabilitasi lahan tambang di Hotel Le Grandeur Balikpapan, Selasa (6/3/2012).

Karena itu, Awang mengaku mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menghentikan atau mencabut izin perusahaan batu bara yang melanggar ketentuan pengelolaan energi dan sumber daya mineral dan atau merusak lingkungan. "Kami sudah usulkan untuk perubahan undang-undang itu," katanya.

Seharusnya kata Awang, pengelolaan pertambangan batu bara yang menjadi otonomi daerah juga mengatur tentang kewenangan gubernur. "Paling enak, serahkan kepada saya. Banyak yang bisa saya tutup," ujar mantan Bupati Kutai Timur ini.

Kewenangan yang diinginkan provinsi hanya sebatas kekuatan untuk mengambil tindakan tegas bagi pelaku usaha pertambangan yang merusak lingkungan. Soal kewenangan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetap pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan PKP2B pada Kementerian Energi dn Sumber Daya Mineral (ESDM).

Proper pertambangan batu bara yang dilakukan Pemprov Kaltim setiap tahun tidak bisa memaksa Pemkab/Pemkot untuk menutup tambang. Pemprov Kaltim hanya bisa merekomendasikan penerima proper merah dan hitam untuk menghentikan aktivitasnya sementara. Jika perlu izinnya akan dicabut. Dia mengatakan, pemprov akan segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang itu. Tapi untuk sementara, proper yang dikeluarkan Pemprov Kaltim hanya menjadi rekomendasi kepada pemberi izin pertambangan, baik yang termasuk kategori PKP2B atau IUP.

Selain itu, Awang mengeluhkan dana jaminan reklamasi yang tidak transparan kepada pemerintah provinsi. Sebagai Gubernur, Awang mengaku tidak pernah mengetahui berapa dana jaminan reklamasi (jamrek) yang ada di Kalimantan Timur. Dia juga tidak pernah mengetahui penggunaan dana jaminan reklamasi untuk kepentingan reklamasi tambang batu bara di Kaltim. Awang mencontohkan di Samarinda yang kerap banjir seharusnya bisa menggunakan dana jamrek tambang untuk mengatasi banjir.

Pemprov Kaltim, kata Awang, telah menanyakan dimana dana jamrek tambang batu bara disimpan kepada pemkab/pemkot. Selama ini Awang berpikir dana jamrek disimpan di kas negara. "Jawabannya, dana tidak disimpan daerah," ujarnya.

Di depan ratusan peserta simposium internasional yang digelar Tropenbos Internasional Indonesia dan Enviromental Leadership and Training Initiative (ELTI) itu, mempertanyakan dana jamrek yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. "Saya selaku gubernur tidak tahu dimana dananya itu. Di Kaltim belum pernah digunakan. LSM itu kritislah sedikit. Tanyakan dana reklamasi. Gubernur saja nggak tahu apalagi LSM," ujar Awang disambut tawa peserta.

Dalam forum yang sama, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Syawaluddin Lubis, mengatakan dana jamrek disiapkan untuk kegiatan reklamasi setiap tahun dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan selain reklamasi.

Setelah akhir tahun, pemerintah akan mengevaluasi keberhasilan kegiatan reklamasi. Lubis mencontohkan, jika kegiatan reklamasi berhasil 20 persen, maka yang dicairkan juga sebesar 20 persen. Sisanya akan diakumulasi ke tahun berikutnya. Begitu seterusnya. "Dana itu tidak masuk kas negara. Kalau PKP2B masuk ke Kementerian ESDM. Kalau IUP masuk ke kepala daerah," ujarnya.

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved