• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 21 Oktober 2014
Tribunnews.com

Gubernur Jatim Beri Sanksi Kepala Daerah yang Ikut Demo BBM

Selasa, 10 April 2012 16:37 WIB
Gubernur Jatim Beri Sanksi Kepala Daerah yang Ikut Demo BBM
/Tribun Manado/Rizky Adriansyah
Mendiknas RI, Prof Dr Ir Mohammad Nuh, DEA (kiri) memberikan piagam Penghargaan Pendidikan Inklusif 2011 kepada Gubernur Jatim, Soekarwo saat acara pembukaan Olimpiade Sains Nasional ke 10 di Hotel Novotel Manado, Sulawesi Utara, Senin (12/9). Kegiatan tersebut diikuti oleh 1136 siswa didik tingkat SD, SMA, PKLK SMK termasuk 80 orang guru. (Tribun Manado/Rizky Adriansyah)

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan memberi teguran kepada kepala daerah di wilayahnya yang turut serta dalam demonstrasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

Hal itu ditegaskan Pak De Karwo, sapaan akrab Soekarwo, usai menghadiri Apel Komandan Satuan (Dansat) di Dodikjur Rindam V Brawijaya, Kota Malang, Selasa (10/4/2012).
 
"Kita memang akan menyiapkan sanksi administratif berupa teguran kepada kepala daerah yang sebelumnya ikut demonstrasi BBM, dan teguran itu adalah lanjutan dari surat Mendagri," katanya.

Soekarwo menjelaskan, sanksi teguran yang diberikan kepada kepala daerah sesuai dengan SK Nomor 131/1091A/SJ tertanggal 29 Maret 2012 yang diterimanya dari Mendagri pada Kamis (5/4/2012).
 
Dikatakan Soekarwo, dirinya hanya melanjutkan isi surat itu kepada wakil gubernur dan sejumlah kepala daerah di Jawa Timur, sebab isi surat itu mengacu pada UU 32 tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2011 yang isinya adalah kepala daerah harus menjaga keamanan dan ketertiban serta etika dalam birokrasi.

"Saya hanya diminta Pak Mendagri memberikan sanksi administrasi berupa teguran. Namun secara rinci, surat teguran itu belum saya buat karena baru saya terima beberapa hari lalu," katanya.

Soekarwo mengakui, pihaknya hingga kini belum menandatangani sanksi teguran itu, namun dirinya berjanji akan segera mendisposisikan kepada sejumlah kepala daerah, khususnya yang ikut dalam aksi penolakan BBM beberapa waktu lalu.

Terkait pencopotan jabatan kepala daerah, Soekarwo mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri, namun dirinya menegaskan sanksi pencopotan tidak akan diberlakukan jika tidak melanggar sumpah jabatan atau melanggar secara keseluruhan Undang-undang 1945.

Menanggapi sanksi teguran Soekarwo, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko belum memberi keterangan resmi terkait hal itu, meski sebelumnya turut serta dalam aksi penolakan kenaikan BBM.

Sebelumnya, selain Eddy Rumpoko, Wali Kota Malang, Peni Suparto juga turut serta bersama masyarakat dalam aksi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan di balai kota setempat.

Peni menegaskan, tidak takut dengan sanksi apa pun, sebab undang-undang melindungi dirinya karena dipilih langsung oleh rakyat, dan sebagai pejabat publik Peni mengaku tidak bisa dipecat hanya gara-gara menyampaikan aspirasi.

Editor: Willy Widianto
Sumber: Surya
0 KOMENTAR
430152 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas