Sabtu, 22 November 2014
Tribunnews.com

Kinerja Kejati Jambi Dalam Kasus Mobil Damkar Dipertanyakan

Minggu, 13 Mei 2012 21:58 WIB

Kinerja Kejati Jambi Dalam Kasus Mobil Damkar Dipertanyakan
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Ilustrasi pemadam kebakaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penanganan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (DamKar) oleh Kejaksaan Tinggi  Jambi diduga tebang pilih. Bupati Batanghari Abdul Fatah yang diduga terlibat kasus Damkar hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Anehnya, Bupati Batanghari, Abdul Fatah yang masih aktif sampai sekarang masih berkeliaran bebas, hanya stafnya (kepala dinas perkotaan kabupaten Batanghari-red) saja yang dijadikan tersangka,” ujar Ketua LSM Peduli Bangsa Jambi, Eli Zukri, dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (12/5/2012).

Eli menjelaskan, hal ini justru mengundang pertanyaan masyarakat Batanghari. Dalam Surat Proyek pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan kabupaten Batang Hari tahun 2004 bernomor 2P.13.2.04.005 terutama dalam Surat Perjanjian Pemborong/Kontrak Bidang Pengadaan barang bernomor 050/05/SPK/2004, ungkapnya, Abdul Fatah ikut menandatanganinya.

"Ini tidak masuk akal. Harusnya demi keadilan hukum, keJati Jati harus segera memproses bupati tersebut," tegasnya.

Kejanggalan penanganan proyek pengadaan mobil Damkar di kabupaten Batang Hari Jambi merugikan negara sebesar 1.198 miliar. Makin jelas, katanya lagi, saat kejati Jambi bersikap tidak transparan.

Sebelumnya, Asintel Kejati Jambi Wito mengatakan, pihak kejaksaan kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Batang Hari, Abdul Fatah, yang hingga saat ini masih aktif menjabat, lantara terkendala ijin dari Presiden.

"Anehnya, saat kami meminta Kejati menunjukan surat permohonan ijin kepada presiden, mereka tidak mau menunjukannya pad kami,"terangnya.

Eli mengatakan, sikap Kejati Jambi seperti itu karena diduga main mata sehingga kasus pengadaan Damkar tersebut tidak menyeret Abdul Fatah. "Kami mengingatkan Kejati Jambi untuk tidak bermain mata soal ini. Kami berharap DPR maupun Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti persoalan ini," ujarnya.

Dalam kasus pengadaan mobil pemadam Kebakaran di Jambi, sampai saat ini, telah menjebloskan dua mantan bupati. Di antaranya, mantan bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Abdullah Hich, mantan Bupati kabupaten Tebo Majid Muaz dan mantan walikota Jambi, Arifin Munaf.

Editor: Hendra Gunawan

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas