Jumat, 28 November 2014
Tribunnews.com

Anggota DPRD Ende Tak Diberi Uang Makan

Kamis, 31 Mei 2012 19:52 WIB

Laporan Wartawan Pos Kupang, Romualdus Pius

TRIBUNNEWS.COM, ENDE - Anggota DPRD Ende dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dalam Kota Ende merasa ada diskriminatif dari pemerintah. Pasalnya mereka tidak diberikan uang makan sebesar Rp 1,5 juta saat melakukan reses. Sementara anggota DPRD yang berasal dari Dapil di luar Kota Ende diberikan uang makan ketika melakukan reses.

Salah seorang anggota DPRD Ende dari Dapil 1, Damran Baleti mengatakan hal itu kepada Pos Kupang (Tribun Network) di Ende, Rabu (30/5/2012) siang. Damran mengatakan, dia bersama 8 orang anggota DPRD lainnya yang berasal dari Dapil 1 tidak diberikan uang makan oleh pemerintah setempat. Kondisi demikian yang membuat dirinya tidak bisa melakukan reses bersama masyarakat.

"Bagaimana mau reses kita tidak diberikan uang makan, padahal ketika berkumpul bersama masyarakat kita harus memberikan mereka makan," kata Damran.

Damran mengatakan, yang merasakan dampak dari tidak dilakukannya reses tidak hanya anggota DPRD, namun masyarakat karena tidak bisa bertemu dengan anggota DPRD menyampaikan permasalahan yang dialami.

Menurut Damran, karena tidak melakukan reses dalam kota maka dia bersama anggota dewan lainnya terpaksa reses di daerah lain yang sebenarnya bukan daerah pemilihan mereka.

"Bagaimana mungkin kami dipilih oleh warga yang berada dalam Kota Ende, namun reses di luar daerah pemilihan," kata Damran.

Menurut Damran, dirinya memaklumi dia bersama anggota dewan dari dalam Kota Ende tidak diberikan uang transportasi karena memang regulasi mengatur demikian, namun kalau sampai tidak diberikan uang makan itu keterlaluan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Ende, Husen Thao yang dikonfirmasi mengakui bahwa anggota DPRD Ende yang berasal dari kota tidak diberikan uang makan karena regulasi mengatur demikian. Hal itu diatur dalam SK Bupati Bupati Ende Nomor : 4 Tahun 2012.

Dalam SK tersebut dijelaskan, pemberlakuan SPPD hanya untuk radius di luar 6 km sedangkan masih dalam radius 6 km tidak diberikan SPPD.

Husen menjelaskan, sebenarnya anggota DPRD dalam kota bisa diberikan uang makan, namun karena keterbatasan dana maka hal itu tidak dilakukan.

"Dananya terbatas karena sebelumnya tidak dianggarkan untuk reses yang kedua. Sebelumnya anggota DPRD hanya satu kali reses, namun untuk kali ini mereka reses yang kedua maka ketika reses yang kedua dana sudah tidak tersedia," katanya.

Baca juga:

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Pos Kupang

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas