• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 18 April 2014
Tribunnews.com

Pengadilan Negeri Samarinda Kaget Awang Dharma Dieksekusi

Kamis, 31 Mei 2012 17:54 WIB

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Hasbi

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Pihak Pengadilan Negeri (PN) Samarinda mengaku kaget ketika mendengar eksekusi terdakwa Awang Dharma Bakti, oleh Kejaksaan Negeri Samarinda. Pasalnya hingga kemarin, PN Samarinda belum diberitahu tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) eksekusi bagi mantan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kaltim itu.

Humas PN Samarinda M Taufik Tatas Prihyantono kepada Tribun Kaltim (tribun Network), Kamis (31/5/2012) mengatakan, seharusnya sesuai prosedur, sebelum pelaksanaan eksekusi, kejaksaan memberitahukan lebih dulu BAP eksekusi ke PN. "Harusnya kejaksaan melaporkan ke pengadilan tentang BAP eksekusi supaya kita juga tahu," ungkap Taufik Tatas.

Dikatakan Taufik, memang eksekusi itu menjadi hak dan kewenangannya kejaksaan. Tetapi BAP eksekusi setidaknya harus diketahui PN, supaya pelaksanaan eksekusi ini sesuai dengan prosedur yang benar.

Seperti diberitakan, Awang Dharma Bakti atau yang akrab disebut ADB telah dieksekusi Kejari Samarinda ke Lapas Klas II A sejak dua pekan lalu. Eksekusi dilakukan setelah Kejari menerima petikan putusan kasasi di MA (Mahkamah Agung) bernomor: 2527K/Pidsus/2009, dan putusan kasasi di MA pada 27 April 2010.

Dalam putusan kasasi itu, majelis kasasi MA mengabulkan kasasi Kejari Samarinda. Majelis kasasi menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan ikut serta bersama-sama dalam kasus korupsi proyek jalan Talisayan-Tanjung Redeb yang merugikan negara Rp 1,86 miliar, sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan subsider (pasal 2). Karena itu putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menvonis bebas terdakwa dinyatakan batal demi hukum dan terdakwa dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Petikan putusan kasasi MA tersebut baru diterima PN Samarinda pada 2 Maret 2012. Selanjutnya PN memberitahukan ke kejaksaan pada 8 Maret 2012. Kemudian pada dua pekan lalu, Kejari langsung melakukan eksekusi.

Atas eksekusi itu, Hamzah Dahlan Penasehat Hukum terdakwa ADB, berencana akan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Konstitusi. PK dilakukan menyusul turunnya putusan kasasi dari MA yang mengabulkan kasasi jaksa dari Kejari Samarinda atas kasus tersebut.

Hamzah Dahlan, mengatakan, upaya PK dilakukan karena itulah peluang terakhir untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran hukum. Hanya saja PK akan dilakukan setelah dia berkoordinasi dengan kliennya yang kini ditahan di Lapas Klas II A Samarinda.

"Dalam waktu dekat ini saya akan koordinasi dulu dengan pak Awang Dharma, karena terus terang kami baru tahu beliau dieksekusi kejaksaan. Nanti dalam PK kami akan ajukan novum (bukti baru)," ujar Hamzah Dahlan kepada Tribun.

Hamzah menilai, putusan MA yang mengabulkan kasasi jaksa syarat dengan rekayasa dan kepentingan politik. Terlebih putusan kasasi MA berlangsung menjelang detik-detik Pemilukada Kukar, Mei 2010 silam. Sehingga jika kliennya yang ikut bertarung sebagai Calon Bupati Kukar menang, petikan putusan itu diturunkan dan dilakukan eksekusi, tetapi karena kliennya gagal menjadi Bupati Kukar, sehingga salinan putusan kasasi itu turunnya lambat dan eksekusinya baru dilakukan sekarang.

Lebih lanjut dia mengatakan, putusan MA yang memutus bersalah terdakwa adalah keliru dan penuh dengan rekayasa dan kepentingan politik. Putusan itu kata dia sangat tidak mencerminkan logika hukum yang benar, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan hanya bersifat administrasi.

Diketahui, kasus korupsi pembangunan jalan Talisayan, Berau pertamakali disidik Mabes Polri pada 2004 silam. Kemudian oleh Mabes Polri kasus ini dilimpahkan ke Polda Kaltim. Waktu itu masih zaman Kapolda Kaltim Irjen Pol Budi Utomo (2004-2005). Kemudian berlanjut pada masa kepemimpinan Irjen Pol Drs DPM Sitompul menggantikan Budi Utomo pada Oktober 2005. Pada 2005, kasus ini mulai dibuka lagi, seiring dengan dinamika politik yang terjadi di Kukar.

Ketika itu, Awang Dharma Bakti diangkat Mendagri atas usulan Gubernur Kaltim Suwarna AF untuk menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar, menggantikan Syaukani yang berakhir masa jabatannya sebagai bupati di periode pertama. Alhasil, setelah Polda Kaltim menetapkan ADB sebagai tersangka dan berkas perkaranya dinyatakan lengkap, kasus inipun dilimpahkan Polda Kaltim ke Kejati Kaltim pada Februari 2009. Selanjutnya Kejati Kaltim melimpahkan berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri Samarinda, untuk disidangkan.

Dalam kasus ini selain menyeret ADB, juga telah menghukum Dirut PT Multi Puri Sejahtera Syaiful Anwar selaku kontraktor dan Ersani ST serta Lili Sadeli selaku konsultan pengawas. Ketiganya masing-masing divonis 1 tahun penjara.

Baca juga:

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Kaltim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
580132 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas