Pengadilan Negeri Samarinda Kaget Awang Dharma Dieksekusi

Pihak Pengadilan Negeri (PN) Samarinda mengaku kaget ketika mendengar eksekusi terdakwa Awang Dharma Bakti, oleh Kejaksaan Negeri Samarinda

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Hasbi

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Pihak Pengadilan Negeri (PN) Samarinda mengaku kaget ketika mendengar eksekusi terdakwa Awang Dharma Bakti, oleh Kejaksaan Negeri Samarinda. Pasalnya hingga kemarin, PN Samarinda belum diberitahu tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) eksekusi bagi mantan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kaltim itu.

Humas PN Samarinda M Taufik Tatas Prihyantono kepada Tribun Kaltim (tribun Network), Kamis (31/5/2012) mengatakan, seharusnya sesuai prosedur, sebelum pelaksanaan eksekusi, kejaksaan memberitahukan lebih dulu BAP eksekusi ke PN. "Harusnya kejaksaan melaporkan ke pengadilan tentang BAP eksekusi supaya kita juga tahu," ungkap Taufik Tatas.

Dikatakan Taufik, memang eksekusi itu menjadi hak dan kewenangannya kejaksaan. Tetapi BAP eksekusi setidaknya harus diketahui PN, supaya pelaksanaan eksekusi ini sesuai dengan prosedur yang benar.

Seperti diberitakan, Awang Dharma Bakti atau yang akrab disebut ADB telah dieksekusi Kejari Samarinda ke Lapas Klas II A sejak dua pekan lalu. Eksekusi dilakukan setelah Kejari menerima petikan putusan kasasi di MA (Mahkamah Agung) bernomor: 2527K/Pidsus/2009, dan putusan kasasi di MA pada 27 April 2010.

Dalam putusan kasasi itu, majelis kasasi MA mengabulkan kasasi Kejari Samarinda. Majelis kasasi menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan ikut serta bersama-sama dalam kasus korupsi proyek jalan Talisayan-Tanjung Redeb yang merugikan negara Rp 1,86 miliar, sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan subsider (pasal 2). Karena itu putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menvonis bebas terdakwa dinyatakan batal demi hukum dan terdakwa dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Petikan putusan kasasi MA tersebut baru diterima PN Samarinda pada 2 Maret 2012. Selanjutnya PN memberitahukan ke kejaksaan pada 8 Maret 2012. Kemudian pada dua pekan lalu, Kejari langsung melakukan eksekusi.

Atas eksekusi itu, Hamzah Dahlan Penasehat Hukum terdakwa ADB, berencana akan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Konstitusi. PK dilakukan menyusul turunnya putusan kasasi dari MA yang mengabulkan kasasi jaksa dari Kejari Samarinda atas kasus tersebut.

Hamzah Dahlan, mengatakan, upaya PK dilakukan karena itulah peluang terakhir untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran hukum. Hanya saja PK akan dilakukan setelah dia berkoordinasi dengan kliennya yang kini ditahan di Lapas Klas II A Samarinda.

"Dalam waktu dekat ini saya akan koordinasi dulu dengan pak Awang Dharma, karena terus terang kami baru tahu beliau dieksekusi kejaksaan. Nanti dalam PK kami akan ajukan novum (bukti baru)," ujar Hamzah Dahlan kepada Tribun.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help