Minggu, 23 November 2014
Tribunnews.com

Sertifikat Lahan Perkebunan Tergantung Kebijakan Bupati

Jumat, 1 Juni 2012 15:54 WIB

 
TRIBUNNEWS.COM BLANGPIDIE- Dari luas Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mencapai 2.334,01 Km2, hampir 85 persen berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor  Nomor 190 tahun 1998. Karenanya permohonan masyarakat untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah perkebunan dan pertanian lainnya terkendala diprosesnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), kecuali adanya kebijakan bupati setempat tentang izin lokasi garapan lahan yang masih status tanah negara tersebut.
 
Menurut Kepala BPN Perwakilan Kabupaten Abdya, Faizidar SH ketika dikonfirmasi Serambi, Jumat (1/6) kemarin, bila berpedoman pada peta citra, luas Abdya yang tidak berada dalam KEL adalah kawasan pemukiman penduduk sepanjang jalan raya, dari Krueng Seumnayam (Babahrot) sampai Krueng Baru (Lembah Sabil). Selebihnya, masuk KEL, malahan kawasan pemukiman penduduk yang masuk ke dalam atau jauh dari jalan raya berada dalam KEL.
 
“Artinya hampir 85 persen luas Abdya berada dalam kawasan KEL, sehingga sangat sedikit yang tersisa untuk luas areal pemukiman dan peruntukan lainnya,” ungkap Faizidar. Karenanya, pihak BPN seperti menghadapi “buah simalakama” (serba salah) ketika masyarakat mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah perkebunan atau lahan garapan lainnya.
 
Bila diproses, lahan yang diminta untuk disertifikatkan ternyata berada dalam KEL. Sementara lahan tersebut sudah dikuasai masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Seperti dimanfaatkan membuka areal perkebunan kelapa sawit atau tanaman pertanian lainnya.
 
Kepala Perwakilan BPN Abdya, Faizidar SH mencotohkan, proses pembuatan sertifikat    gratis melalui kegiatan redistribusi tanah dari BPN 2012 sebanyak 2.000 bidang (persil) di kawasan Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee, menghadapi kendala. Sebab, lahan yang sebagian besar telah dimanfaatkan sebagai lahan kelapa sawit tersebut, setelah dicek pada Peta Citra, ternyata lokasi tersebut berada dalam KEL.     
 
Seperti diketahui, tahun 2012, Kabupaten Abdya mendapat jatah pembuatan  sertifikat untuk  2.000 bidang tanah melalui kegiatan redistribusi tanah   (tanah yang dikuasai oleh negara sebagai objek landreform) atau khusus perkebunan dan pertanian, tersebar di dua kecamatan. Babahrot meliputi Desa Ie Mirah dan Desa Gunung samarinda. Sedangkan di Kuala Batee, meliputi  Desa Blang Makmur, Kuala Terubu, Geulanggang Gajah, Keude Baro, Gampong Teugoh, Muka Blang, dan Desa Lama Tuha.    
 
Lahan di kawasan tersebut, menurut Faizidar, sebagian besar sudah diukur oleh sebuah tim khusus dari BPN, namun proses pembuatan sertifikat hak atas tanah yang sudah digarapkan masyarakat sejak puluhan tahun lalu, kini terkendala. Pasalnya, itu tadi, areal tersebut berada dalam KEL. “Permohonan sertifikat hak atas tanah tersebut, baru dapat diproses, bila adanya kebijakan dari Bupati Abdya terhadap lokasi tersebut,” ungkapnya.
 
Dalam hal ini, kata Faizidar, Bupati sangat memungkinkan mengambil kebijakan dengan berpedoman pada Kepres Nomor tahun 2003. Berdasarkan Kepres tersebut, ada sembilan kebijakan pertanahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah kabupaten/kota. Salah satu adalah kewenangan memberi izin lokasi garapan dengan pertimbangan kesejahteraan masyarakat.
 
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa, areal HGU (hak guna usaha) dari tiga perusahaan kelapa sawit di Kabupaten  Abdya, juga seluruhnya masuk dalam KEL. Seperti HGU  Perkebunan Kelapa Sawit PT Cemerlang Abadi (CA), PT Watu Gede Utama (WGU) dan PT Dua Perkasa Lestari (DPL) berlokasi  di Kecamatan Babahrot. Namun ketika perusahaan tersebut sudah mendapat izin lokasi dari Bupati sehingga BPN mengeluarkan sertifikat HGU.(nun) 

Editor: Budi Prasetyo

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas