• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 20 April 2014
Tribunnews.com

Uang Formulir SMAN 4 Siantar Dianggap Akal-akalan

Minggu, 24 Juni 2012 19:06 WIB
Uang Formulir SMAN 4 Siantar Dianggap Akal-akalan
WARTA KOTA/Angga BN
Ilustrasi siswa baru

Laporan Wartawan Tribun Medan, Adol Frian Rumaijuk

TRIBUNNEWS.COM,  PEMATANGSIANTAR - Penjualan formulir Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan alasan untuk honor guru pengawas ujian di SMA negeri 4 Pematangsiantar dinilai hanya akal-akalan pihak sekolah saja.

Pasalnya, seharusnya proses yang dilakukan disekolah tersebut yang juga merupakan program Wali Kota Pematangsiantar sejak tahun 2011 itu telah dianggarkan. Sehingga, hanya untuk mencari keuntungan semata jika keputusan menjual formulir PSB.

Pemberlakuan uang formulir terdiri dari map dan dua lembar formulir PSB dihargai Rp 15 ribu. Seperti disampaikan oleh ketua umum Ikatan Alumni SMA Negeri 4, Elka Nanda Shah, Minggu (24/6/2012). Ia menilai, guru yang telah mendapat sertifikasi, dan diberikan gaji pokok setiap bulannya harus melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan proses pendidikan di kota ini.

"Guru sudah disertifikasi, dengan tunjangan sebesar gaji pokok. Jadi kalau ada tugas tambahan, itu sudah meliputi tugas pokok,” ujarnya.

Dan lebih pantas jika hanya mendapat uang konsumsi saat melaksanakan tugas yang dinilai sebagai tambahan itu. Seharusnya, bukan tambahan tugas, melainkan program tahunan.

Elka Nanda juga menilai bahwa sistem penerimaan siswa baru di SMA Negeri 4 melalui ujian, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011, Nomor MA/111/2011, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pada pasal 12 peraturan tersebut, tertulis bahwa, seleksi peserta didik baru kelas 10 SMA/MA/SMALB dilakukan berdasarkan SKHUN atau nilai akhir pada program paket B, dengan membertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah, usia calon peserta didik, bakat oleh raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah, serta memberikan prioritas paling sedikit 20 persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.
"Meski peraturan itu, peraturan tahun 2011. Tapi sampai saat ini, setahu saya, peraturan bersama dua menteri itu belum dicabut," ujarnya.

Baca juga:

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
660461 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas