• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribunnews.com

Pesisir Sebatik Berbahaya untuk Ditambang

Selasa, 3 Juli 2012 16:20 WIB
Pesisir Sebatik Berbahaya untuk Ditambang
IST
Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Nunukan, kaltim

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur Isal Wardhana menilai, penambangan pasir di pesisir Pulau Sebatik dapat membahayakan keberlangsungan pulau yang terbagi antara Republik Indonesia dan Malaysia itu. Apalagi jika penambangan pasir dilakukan secara tidak terkontrol.

Ia tak sependapat dengan pernyataan anggota DPRD Nunukan Haji Mustarich yang menilai penambangan pasir di pesisir Pulau Sebatik tidak merusak lingkungan.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Nunukan, Senin (3/7/2012), politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, jika pasir diambil akan ada ombak besar yang menutupi pasir yang telah diambil. Sehingga menurutnya, penambangan tidak merusak lingkungan.

"Kalau dibilang tidak merusak, harus dilihat ulang dulu. Namanya penambangan akan ada efeknya. Tidak bisa juga kalau dibilang penambangan tidak merusak lingkungan. Tambang sekecil apapun akan memberikan dampak kerusakan lingkungan. Tinggal kita mengukur dampaknya sejauh mana? Apakah dampak itu bisa diminimalisir?” kata Isal yang dihubungi melalui telepon selulernya.

Isal menilai, dampak penambangan di pesisir pantai itu menyebabkan terjadinya abrasi. Selain itu akan mengubah bentang laut dan ini tentunya akan berdampak pada nelayan tradisional yang mencari ikan di sekitar pesisir pantai. Dengan adanya penambangan itu, habitat laut akan terganggu sehingga terjadi kelangkaan ikan di pesisir.

Ia tak menampik, ada sejumlah daerah di Indonesia yang memberikan izin penambangan pasir. Misalnya saja di Jogjakarta, diperbolehkan menambang pasir di sungai sekitar Gunung Merapi.

Hal itu boleh dilakukan karena jumlah pasir dari gunung yang masuk ke sungai kapasitasnya sudah overload.

"Kalau itu memang harus ditambang. Dengan kapasitas pasir yang bertambah dari gunung, pasir di sungai harus ditambang untuk merehabilitasi sungai yang sudah overload kandungan pasirnya," ujarnya.

Kasus ini tentunya berbeda dengan penambangan pasir di pesisir Pulau Sebatik. Sebagai sebuah pulau, saat dilakukan penambangan tidak akan ada intensitas kenaikan jumlah pasir di kawasan yang sudah ditambang.

"Dia kan pulau. Kalau sudah terambil pasirnya, kapasitasnya tidak bertambah. Kalau tadi di Gunung Merapi, pasirnya bertambah dari gunung," ujarnya.

Soal banyaknya penambang pasir yang sudah sejak lama menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan tersebut, Isal mengatakan dalam jangka pendek bisa saja tetap dilakukan penambangan asal terkendali. Pemkab Nunukan perlu memberikan bimbingan dengan mengendalikan batasan kawasan yang bisa ditambang dan kawasan yang tidak bisa ditambang. Jumlah pasir yang ditambang juga harus dikendalikan. Tentunya selama masa pembinaan ini, pengambilan pasir tetap mengacu pada upaya kelola lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan (UKL-UPL).

"Pemerintah perlu menjelaskan, untuk melakukan penambangan tentu ada mekanisme yang harus dipatuhi. Ini kan sama juga dengan batu gunung, termasuk galian C," katanya.

Perlu pula diperhatikan, kawasan Pulau Sebatik termasuk pulau kecil yang pengelolaan pulau dan pesisirnya diatur dengan undang-undang khusus.

"Aturan memang tidak saklek. Kalau itu adalah sumber mata pencaharian masyarakat, maka yang perlu dilakukan pemerintah membina mereka. Artinya pembinaan dalam bentuk misalkan, masyarakat dicarikan jalan keluar supaya bisa mencari sumber penghasilan yang yang lain. Tetapi ini dalam jangka panjangnya," ujarnya.

Baca Juga:

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Kaltim
0 KOMENTAR
689272 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas