• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribunnews.com

Sekolah Swasta Terpuruk, Ada Yang Hanya Didaftar 9 Orang

Selasa, 10 Juli 2012 08:18 WIB
Sekolah Swasta Terpuruk, Ada Yang Hanya Didaftar 9 Orang
TRIBUNJOGJA.COM/BRAMSTO ADHY
Verifikasi calon siswa baru

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti fatimah

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Keberadaan sekolah swasta makin terpuruk dengan berkurangnya peserta didik baru untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Berkurangnya jumlah siswa diduga karena adanya sekolah negeri yang melanggar aturan dengan menambah jumlah rombongan belajar (rombel) dari ketetapan.

Akibatnya, banyak sekolah swasta yang biasanya mendapat siswa hingga enam kelas, menjadi dua kelas. Bahkan ada yang baru menerima pendaftaran hanya sembilan orang siswa.

Kondisi ironis ini ditegaskan Kepala SMA BPI 1, Budi Utomo. Menurut dia, tahun lalu SMA BPI 1 menerima peserta didik baru sampai 340 siswa atau sembilan kelas. Namun tahun ini hanya 273 siswa. Meski tetap sembilan kelas, jumlah siswa per kelasnya menjadi berkurang.

Ia juga menyebutkan kondisi serupa yang dialami SMA BPI 2 yang biasanya menerima siswa baru hingga enam krlas, tapi tahun ini hanya menerima dua kelas. "Bukan hanya BPI. Banyak sekolah swasta lain yang kondisinya sama, jumlah per kelas semakin kurus. Karena siswanya sangat sedikit, bayangkan saja, menurunnya sangat drastis," katanya saat dihubungi melalui telepon, Senin (9/7/2012).

Budi menyebutkan, ada sebuah sekolah yang baru menerima 39 siswa atau satu kelas saja. Kondisi ini rata-rata dialami oleh sekolah swasta, terutama pada tahun ajaran ini, meski sebenarnya kondisi kekurangan siswa sudah terjadi beberapa tahun belakangan. Namun kondisi parah sangat dirasakan pada tahun ajaran 2012/2013. Menurutnya, dugaan kekurangan siswa karena ada komitmen atau aturan yang tidak dijalankan oleh sekolah negeri.

"Kalau yang saya lihat, sebelumnya ada komitmen dengan sekolah negeri bahwa hanya menerima sembilan rombel. Tapi kenyataannya, sangat membunuh (sekolah) swasta, banyak sekolah negeri lebih dari sembilan rombel bahkan sampai 13 rombel dan yang keterlaluan ada yang sampai 15 rombel. Ini berarti tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan," kata Budi.

Dengan berkurangnya jumlah peserta didik baru, kata dia, bagi sekolah swasta akan berdampak pada banyak hal, mulai biaya pemeliharaan sekolah, honor bagi guru- guru honorer, juga target mengajar 24 jam bagi guru yang sudah bersertifikasi akan sulit dipenuhi. Selain itu juga akan berdampak pada kualitas sekolah tersebut.

Disebutkan, guru honorer dibayar Rp 25 ribu per jamnya. Dengan semakin sedikitnya jumlah siswa, kesempatan guru honorer untuk menambah jam mengajar juga semakin sedikit dan ini berdampak pada besaran honor yang akan diterima.

"Bagaimana bisa hidup, mereka yang biasa mengajar cukup banyak, tiba-tiba jauh berkurang. Silakan dikalikan Rp 25 ribu kali beberapa jam mengajar. Apa cukup buat mereka? Jadi dampaknya banyak," katanya.

Belum lagi bagi guru tetap yang sudah bersertifikasi, dengan semakin berkurangnya rombel akan berakibat tidak terpenuhinya aturan wajib tatap muka di kelas minimal 24 jam seminggu.

Kondisi serupa juga diakui M Sidiq, Kepala SMA Muhamadiyah 2 Bandung, Sari Wates. Hingga pendaftaran pada Sabtu (7/7/2012), baru sembilan siswa yang mendaftar. Pihaknya memang hanya menargetkan dua kelas, yakni masing-masing berisi 30 siswa. Namun dengan kelas yang hanya dua ini saja, pihaknya belum bisa mencapai target.

"Kami tidak muluk-muluk. Dua kelas sudah alhamdulillah. Tapi sampai Sabtu kemarin, baru sembilan siswa. Ini sangat sedih, karena bukan hanya Muhammadiyah, sekolah swasta lain juga mengalami hal yang sama. Masih ada yang hanya delapan siswa, ini disinyalir ada hal-hal yang tidak sehat," katanya saat dihubungi, kemarin.

Bukan hanya dugaan sekolah negeri menambah jumlah rombel, tapi juga ada sekolah yang memberlakukan dua sif, yakni siswa yang masuk pagi dan siang. Padahal, ujarnya, sesuai dengan peraturan menteri, sekolah tipe A tidak boleh menerapkan dua sif, dan melebihi batasan lebih dari sembilan rombel.

Berkurangnya siswa akan berdampak pada biaya operasional. Karena sekolah swasta operasional salah satunya mengandalkan dari biaya SPP, termasuk untuk membayar guru honorer.

"Kalau di negeri, guru honorer dibayar pemerintah. Kalau di swasta, yah sekolah yang bayar. Jika seperti ini, bagaimana tidak sedih? Tentu kami masih berharap, masih akan ada siswa yang mendaftar ke sekolah kami," katanya.

Baca juga:

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jabar
0 KOMENTAR
709282 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas