Kamis, 27 November 2014
Tribunnews.com

Soal Sekolah Swasta akan Dibawa ke Ombudsman

Rabu, 11 Juli 2012 09:57 WIB

Soal Sekolah Swasta akan Dibawa ke Ombudsman
SERAMBI Banda Aceh/BUDI FATRIA

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bandung M Said Sediohadi, mengatakan dari hasil rapat dan diskusi antara pengurus BMPS, pengurus yayasan penyelenggara pendidikan swasta, dan kepala sekolah pengelola SMP/SMA/SMK di Kota Bandung menyikapi kondisi sekolah swasta, pihaknya meminta Pemerintah Kota Bandung untuk segera mengambil tindakan tegas.

Hal ini karena disinyalir PPDB 2012 dinodai dengan kebijakan yang tidak konsisten dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum di tataran birokrasi, legislatif dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

"Bila seperti ini tidak sejalan dengan program pendidikan Bandung Cerdas. Pemerintah dalam hal ini Wali Kota harus cepat tanggap untuk menyelamatkan pendidikan swasta yang selama ini tetap dan selalu berupaya untuk ikut meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di kota Bandung. Wali kota harus memberikan sanksi tegas pada Dinas Pendidikan Kota Bandung," kata Said.

Ia dan penyelenggara pendidikan swasta juga menilai inkonsistensi diawali dengan tidak taatnya elemen yang berkepentingan pada juknis PPDB sehingga muncul praktik-praktik arogansi, percaloan, titipan dan biaya tinggi yang merusak tatanan pendidikan dan merugikan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta.

Dengan kondisi seperti ini, ujarnya, jumlah siswa yang masuk ke sekolah swasta turun drastis hingga mencapai 80 persen. Disinyalir ini terjadi  karena sekolah negeri menerima murid melebihi kuota.
Menyikapi hal ini, BMPS akan menempuh jalur hukum untuk mengusut proses PPDB yang berdampak pada menurunnya jumlah siswa di sekolah swasta. Selain membawa persoalan ini  Ombudsman Perwakilan Jabar, pihaknya juga berencana akan ke Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Meski begitu, pihaknya akan bertemu dulu dengan Wali Kota Bandung Dada Rosada untuk menyampaikan kondisi yang dialami oleh sekolah swasta.

"Kita lihat hasil pertemuan nanti, kalau tidak memuaskan dan tidak ada solusi, BMPS kemungkinan besar akan menempuh jalur hukum. Dan kami juga berharap Dewan Pendidikan Kota Bandung sesuai dengan fungsinya segera melakukan gerakan untuk menyelamatkan kondisi pendidikan di kota Bandung," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala SMA Karya Pembangunan 2, Ian, mengaku sekolahnya baru menerima tujuh siswa dari kuota 252. "Kami sangat kecewa. Kami selama ini bersaing dengan sehat dengan sekolah negeri untuk mencetak siswa berprestasi. Namun dengan kondisi ini sangat mengecewakan," katanya.

Dari data BMPS, cukup banyak sekolah swasta yang penerimaan siswa baru jauh dari target atau kuota. Seperti SMK Maarif, dari kuota 72 siswa, baru delapan siswa. SMK Madya dari kuota 72 juga baru delapan siswa.

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jabar

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas