• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 15 September 2014
Tribunnews.com

Didemo Momentum Bupati Nunukan Benahi Birokrasi

Kamis, 26 Juli 2012 13:29 WIB
Didemo Momentum Bupati Nunukan Benahi Birokrasi
Tribun Kaltim/Niko Ruru
Massa Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan Menggugat, Rabu (25/7/2012) kemarin mendemo Bupati Nunukan Basri.

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Demonstrasi yang dilakukan Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan Menggugat, Rabu (25/7/2012) kemarin seharusnya menjadi momentum bagi Bupati Nunukan Basri untuk berbenah.

Pembenahan birokrasi harus dilakukan dengan mengevaluasi kinerja bawahannya yang tidak maksimal bekerja selama setahun belakangan ini.

Pengamat politik dan kebijakan publik Nunukan, Indrasasmita Anshori mengatakan, masyarakat melakukan demonstrasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kegagalan pemerintahan Basri melaksanakan sejumlah janji kampanyenya saat Pemilukada Nunukan 2011.

Sejumlah masalah yang dipermasalahkan masyarakat misalnya, masih belum tuntasnya penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, belum teratasinya kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, tidak terlaksananya program gratis KTP, akta kelahiran, kesehatan gratis, tunjangan kematian dan tidak terealisasinya janji mengembalikan proses TKI ke Nunukan serta menaikkan pendapatan ketua RT dan kepala desa.

"Bupati harusnya merespon positif demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Terlepas kalau misalnya ada yang punya kepentingan dibalik itu, yang jelas Bupati harus bersyukur. Kalau masih ada masyarakat yang mau mengingatkan Bupati, berarti rakyat juga punya perhatian yang besar terhadap Bupati," ujarnya.

Menurut Indra, sudah seharusnya Bupati mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang gagal melaksanakan program Bupati seperti dikeluhkan para demonstran.

"Kegagalan SKPD melaksanakan program-program Gerbang Emas, merupakan kegagalan Bupati.

Karena itu Bupati harus punya tim yang kuat yang bisa menterjemahkan dan melaksanakan program-program Gerbang Emas," ujarnya.

Ia juga menyayangkan, karena dalam aksi kemarin justru Pemkab Nunukan tidak memberikan respon terhadap demonstran. Harusnya, pejabat Pemkab Nunukan mau menemui massa.

"Paling tidak ada pejabat yang mau nenemui massa, menerima aspirasi mereka. Terlepas nantinya massa akan bertemu untuk menyampaikan aspirasinya kepada Bupati, yang penting ada pejabat yang turun menemui massa," katanya.

Pada kesempatan itu, Indra juga menyarankan agar massa melakukan class action terhadap Bupati Nunukan Basri. Tentunya class action dimaksud bisa dilakukan jika Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan Menggugat memiliki bukti dan data-data yang kuat seperti yang mereka tuduhkan saat melakukan demonstrasi kemarin.

Baca Juga:

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Kaltim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
764311 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas