Selasa, 28 April 2015
Tribunnews.com

Massa Demo Kantor Wali Kota Palembang Bertabur Tanah

Kamis, 26 Juli 2012 13:02 WIB

Massa Demo Kantor Wali Kota Palembang Bertabur Tanah
Sriwijaya Post/Eko Adiasaputra
Puluhan kantung plastik berisi tanah dihambur-hamburkan massa di halaman Kantor Wali Kota Palembang, Kamis (26/7/2012).

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Puluhan kantung plastik berisi tanah dihambur-hamburkan massa di halaman Kantor Wali Kota Palembang, Kamis (26/7/2012). Tanah tersebut diambil dari lahan masyarakat Kelurahan Sukodadi, Sukorejo, Talangbetutu dan Talangjambe Kecamatan Sukarami, Palembang, yang dianggap telah dirampas TNI AU Lanud Palembang.

Aksi ini sebagai salah satu rangkaian demonstrasi yang disampaikan masyarakat empat kelurahan tersebut, agar Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra tidak hanya diam.

Dalam menjalankan aksinya, massa membawa sejumlah atribut, pamflet, bendera dan spanduk yang berisi kecaman terhadap TNI AU. Sebelum menyampaikan aspirasi atau tuntutan dalam orasi, massa terlebih dahulu membaca ayat suci Alquran (surat Yasin) dengan harapan tuntutan mereka dapat dikabulkan.

Nanang, Koordinator Massa mengatakan, aksi ini merupakan lanjutan dari aksi pertama 22 Mei 2012. Menurut dia, pada pertemuan tersebut, Ketua DPRD Palembang berjanji akan membawa masalah kepemilikan tanah warga ini ke tingkaytpusat sekitar pertengahan bulan Juni 2012 dengan dukungan Pemkot Palembang. Namun sampai detik ini surat DPRD Kota yang ditujukan ke Wali Kota Palembang tidak ditanggapi sama sekali.

Sementara kondisi di lapangan TNI AU Lanud Palembang mengerahkan ratusan Paskhas telah dengan seenaknya mengadakan berbagai kegiatan di sekitar tanah warga.

"Warga tidak berdaya, tertindas, terintimidasi, tertekan dan cemas. Ditambah lagi Danlanud TNI AU menerbitkan surat No B/342/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang isinya warga RT 31 dan RT 32 Kelurahan Sukodadi diminta mengosongkan lahan yang ditempati. Ini tidak benar," katanya.

Dikatakan, jika kondisi ini tidak ditanggapi dengan cepat dan serius oleh pemerintah kota, sangat mungkin bentrok fisik tidak bisa dihindarkan. Sementara kinerja Wali Kota Palembang juga patut dipertanyakan.

Halaman123
Editor: Dewi Agustina
Sumber: Sriwijaya Post
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas