Disnakertrans Ketapang Siap Sanksi Perusahaan Tak Bayar THR

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Ketapang, Joko Prastowo mengatakan, menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori

TRIBUNNEWS.COM, KETAPANG - Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ketapang, Joko Prastowo mengatakan, menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah, pihaknya telah menyampaikan surat imbauan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh karyawan perusahaan.

"Surat edaran pembayaran THR sudah kita sampaikan ke semua perusahaan-perusahaan untuk melakukan pembayaran THR kepada karyawan, itu wajib dilakukan perusahaan, paling lambat H-7 THR harus sudah dibayarkan," kata Joko, Rabu (1/8/2012).

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor SE O5/Men VII tahun 2012 tentang tunjangan keagamaan bagi pekerja di perusahaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan buruh harus memberikan THR bagi yang sudah bekerja 12 bulan ataupun pekerja yang baru 3 bulan.

"Bagi pekerja yang sudah bekerja 12 bulan secara terus menerus atau karyawan tetap mendapat pembayaran THR satu bulan upah, untuk buruh yang bekerja 3 bulan secara terus-menerus atau karyawan kontrak tetapi kurang dari 1 tahun perusahaan harus memberikan THR secara proporsional sesuai perjanjian kontrak kerja buruh dengan perusahaan tersebut," jelasnya.

Joko menegaskan jika ada perusahaan yang ingkar dalam memenuhi hak-hak para buruh untuk mendapatkan THR, pihaknya akan melakukan teguran ataupun tindakan, kepada perusahaan yang telah mengabaikan hak karyawan.

"Pertama tentu kita lakukan mediasi kepada perusahaan yang dimaksud dan menanyakan alasannya mengapa sampai tidak memberikan THR kepada karyawan," jelasnya.

Menurut Joko, jika mengacu pada peraturan yang ada, jika perusahaan tidak membayar hak karyawan perusahaan yang dimaksud bisa dikenakan sanksi, mulai dari pengurangan karyawan sampai dengan pencabutan izin usaha.

"Sanksi tersebut terpaksa diberikan karena perusahaan dianggap tidak mampu menjalankan ketentuan undang-undang," tegasnya.

Joko Prastowo mengakui, masih ada beberapa perusahaan di Ketapang yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya, pada tahun 2011 lalu. Hal ini tentu saja dapat merugikan karyawan yang bekerja di dalamnya.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help