• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribunnews.com

Disnakertrans Ketapang Siap Sanksi Perusahaan Tak Bayar THR

Rabu, 1 Agustus 2012 16:49 WIB

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori

TRIBUNNEWS.COM, KETAPANG - Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ketapang, Joko Prastowo mengatakan, menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah, pihaknya telah menyampaikan surat imbauan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh karyawan perusahaan.

"Surat edaran pembayaran THR sudah kita sampaikan ke semua perusahaan-perusahaan untuk melakukan pembayaran THR kepada karyawan, itu wajib dilakukan perusahaan, paling lambat H-7 THR harus sudah dibayarkan," kata Joko, Rabu (1/8/2012).

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor SE O5/Men VII tahun 2012 tentang tunjangan keagamaan bagi pekerja di perusahaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan buruh harus memberikan THR bagi yang sudah bekerja 12 bulan ataupun pekerja yang baru 3 bulan.

"Bagi pekerja yang sudah bekerja 12 bulan secara terus menerus atau karyawan tetap mendapat pembayaran THR satu bulan upah, untuk buruh yang bekerja 3 bulan secara terus-menerus atau karyawan kontrak tetapi kurang dari 1 tahun perusahaan harus memberikan THR secara proporsional sesuai perjanjian kontrak kerja buruh dengan perusahaan tersebut," jelasnya.

Joko menegaskan jika ada perusahaan yang ingkar dalam memenuhi hak-hak para buruh untuk mendapatkan THR, pihaknya akan melakukan teguran ataupun tindakan, kepada perusahaan yang telah mengabaikan hak karyawan.

"Pertama tentu kita lakukan mediasi kepada perusahaan yang dimaksud dan menanyakan alasannya mengapa sampai tidak memberikan THR kepada karyawan," jelasnya.

Menurut Joko, jika mengacu pada peraturan yang ada, jika perusahaan tidak membayar hak karyawan perusahaan yang dimaksud bisa dikenakan sanksi, mulai dari pengurangan karyawan sampai dengan pencabutan izin usaha.

"Sanksi tersebut terpaksa diberikan karena perusahaan dianggap tidak mampu menjalankan ketentuan undang-undang," tegasnya.

Joko Prastowo mengakui, masih ada beberapa perusahaan di Ketapang yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya, pada tahun 2011 lalu. Hal ini tentu saja dapat merugikan karyawan yang bekerja di dalamnya.

"Kita sudah lakukan mediasi dengan perusahaan yang dimaksud dan kita minta kepada mereka sudah membuat perjanjian, bahwa pada tahun ini mereka akan memberikan THR kepada karyawannya," tegasnya.

Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia Ketapang, Leo Akok Bayir mengatakan, pihaknya pernah mendapat laporan dari para buruh di dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak membayarkan THR kepada para karyawannya.

"Dua perusahaan yang tidak memberikan THR kepada karyawannya tersebut adalah, Agro Lestari Mandiri, di Siduk Nanga Tayap pada tahun 2009 mereka tidak memberikan THR. Kemudian Bangun Nusa Mandiri Jelai Hulu pada tahun 2011 mereka juga tidak memberikan THR," jelasnya.

Menurut Leo, setelah mendapat laporan tersebut pihaknya segera menyurati Disnakertrans Ketapang dan Kementerian Disnakertran di Jakarta. Kemudian antara perusahaan dan karyawan dilakukan mediasi, untuk mencari solusi yang dimaksud.

"Pada saat itu perusahaan sudah membuat perjanjian bersama, bahwa mereka THR untuk tahun 2010 dan tahun 2011, namun kenyataannya mereka tidak melakukan hal itu. Yang kami khawatirkan tahun 2012 ini mereka tidak memberikan THR, kepada karyawannya," tegasnya.

Baca Juga:

Editor: Dewi Agustina
0 KOMENTAR
785052 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas