Judicial Review Kaltim Kandas di MK

Perjuangan Kaltim untuk mendapatkan keadilan atas perimbangan keuangan Pusat akhirnya kandas, Rabu (12/9/2012).

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Khaidir

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Perjuangan Kaltim untuk mendapatkan keadilan atas perimbangan keuangan Pusat akhirnya kandas, Rabu (12/9/2012). Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak mengabulkan gugatan Judicial Review (JR) Provinsi Kaltim, alias kalah.

MK beralasan, UUD 1945 pasal 33 yang menyebutkan kekayaan alam adalah milik negara, maka itu Pusat memiliki hak untuk mengaturnya. Kemudian, jika JR atas UU 33/2004 itu dikabulkan, maka akan membuat instabilitas ekonomi di Indonesia, terutama bagi daerah-daerah yang bukan penghasil minyak dan gas (Migas).

Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Syaparuddin yang mengaku turut hadir dalam sidang tersebut, Rabu (12/9/2012). Menurutnya, putusan MK sudah final (akhir). Tak sama dengan putusan majelis-majelis hakim lainnya di persidangan, dimana penggugat atau tergugatnya bisa mengajukan banding atau apapun ke tingkatan hukum yang berada di atasnya.

"Sudah final, tak bisa diganggu-gugat lagi. Itu sudah aturan hukumnya. Makanya ketika putusan majelis hakim MK seperti itu. Ya mau bagaimana lagi? Kita tak bisa berbuat apapun," kata Syaparuddin, ketika menghubungi Tribun Kaltim (Tribun Network), Rabu (12/9/2012) usai sidang.

Sidang dihadiri langsung Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisal dan Komisi I DPRD Kaltim, serta tak ketinggalan penggugat atas nama Kaltim Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) Abraham Ingan.

Baca Juga:

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help