Tiga Pejabat di Pemprov Sumsel Dicurigai Korupsi

Sabtu, 29 September 2012 09:29 WIB

Tiga Pejabat di Pemprov Sumsel Dicurigai Korupsi
net
Ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Tiga pejabat negara di Provinsi Sumsel dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. Ketiganya sudah masuk dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) antara tahun 2006-Agustus 2012.

Hal tersebut dibeberkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf saat berkunjung ke Sriwijaya Post (Sripo), Kamis (27/9) siang. Yusuf yang disertai Humas PPATK M Natsir Kongah dan jajarannya diterima oleh Pemimpin Redaksi Sripo Hadi Prayogo, Sekretaris Redaksi Salman Rasyidin serta Redaktur Kota di ruang rapat lantai III.

“Dari kalangan eksekutif ada tiga orang setingkat bupati atau asisten yang masuk,” ujar Yusuf yang membacakan daftar LKTM di Sumsel tahun 2006-Agustus 2012.

Dibeberkan oleh Yusuf, ketiga pejabat tersebut termasuk dalam 764 LTKM di Sumsel yang dimiliki oleh PPATK. Namun dari jumlah tersebut, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pihaknya ternyata sebanyak 32 laporan terindikasi mengandung unsur tindak pidana dan sudah disampaikan ke penyidik untuk ditindaklanjuti.

“Dari 32 laporan, korupsi sebanyak 16 laporan, pencucian uang 7 laporan, suap 2 laporan, penipuan 3 laporan, narkotika 1 laporan, kehutanan 2 laporan dan pajak 1 laporan,” kata Yusuf yang ternyata merupakan putra daerah dari Sumsel, tepatnya Pendopo, Muaraenim.

Terkait dengan adanya pejabat yang dilaporkan memiliki LTKM, Yusuf mengharapkan agar kepala daerah sebelum mengangkat seorang pejabat eselon I dan II, terlebih dahulu melakukan klarifikasi ke PPATK. “Beberapa daerah lain sudah melakukan klarifikasi pejabat sebelum diangkat menduduki jabatan, tetapi di Provinsi Sumsel belum melakukan klarifikasi ke PPATK,” ujarnya.

Selain itu PPATK juga berharap adanya pembatasan transaksi uang secara tunai atau cash. Alasannya transaksi secara tunai sulit terdeteksi. Ia mencontohkan, dari transaksi Rp 10O juta, sebesar Rp 70 juta melalui bank dan sisanya bisa dilakukan secara tunai.

Halaman
12
Editor: Widiyabuana Slay
Sumber: Sriwijaya Post
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help