Polres Cirebon Luncurkan Polisi Siswa

Kepolisian Resor Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan program polisi siswa di Kabupaten Cirebon,

Polres Cirebon Luncurkan Polisi Siswa
DOK
ilustrasi Kepolisian Resor Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan program polisi siswa di Kabupaten Cirebon, di halaman SMK Nusantara, Kecamatan Plered, Kabupaten

TRIBUNNEWS.COM CIREBON, - Kepolisian Resor Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan program polisi siswa di Kabupaten Cirebon, di halaman SMK Nusantara, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Rabu (3/10/2012).

Sebanyak 62 siswa SMP dan SMA dari 31 kepolisian sektor di wilayah Polres Cirebon bersumpah untuk membantu menjaga dan mengamankan sekolah mereka dari potensi tawuran. Para siswa itu dilengkapi simbol khusus di lengan kanan dengan tulisan "Polsis" dan peluit yang menggantung di pundak kiri mereka. Itu merupakan ciri khusus siswa yang bakal menjadi polisi untuk rekan-rekan sekolah mereka sendiri.

"Kontribusi siswa penting untuk mengantisipasi tawuran (antara sekolah). Mereka bertugas untuk mengamati, mencatat, merekam, dan melaporkan nama siswa satu sekolah yang berpotensi membuat masalah. Ini bukan pengkhianatan terhadap rekan satu sekolah, tapi justru menolong mereka," ujar Kapolres Cirebon, AKBP Hero Hendrianto Bachtiar, pada "Launching dan Kesepakatan Bersama Polisi Siswa (Polsis)" di Kabupaten Cirebon, kemarin.

Menurut Hero, 62 siswa ini hanya sebagai perwakilan karena selanjutnya setiap SMP dan SMA/K harus memiliki lima polisi sekolah. Mereka adalah murid-murid pilihan di sekolahnya berdasarkan prestasi dan perilaku baik yang akhirnya dipilih pihak kepolisian untuk mengemban predikat Polsis.

Secara khusus, para polsis bakal menerima pelatihan dari pihak kepolisian. "Polsis semacam agen di sekolah masing-masing," katanya. Mereka, ucapnya, menjadi penghubung pihak sekolah dan pihak kepolisian.

Polsis, katanya, bertugas untuk mengingatkan rekan-rekannya mengenai hukuman bagi para siswa pelaku tawuran. Hero mengatakan, setidaknya, siswa yang terlibat tawuran bisa dihukum penjara, dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

SMK Nusantara tercatat sebagai sekolah yang paling sering terlibat tawuran di Kabupaten Cirebon. Namun, Kepala Sekolah SMK Nusantara, Zainal Abidin, mengatakan para siswanya bukan pembuat onar. Namun, ia sepakat dengan pembentukan polsis di setiap SMP dan SMK, termasuk di SMK Nusantara. Ia mengharapkan kerja sama sekolah dan polisi melalui polsis mampu meredam tawuran.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Dedi Nurul, kehadiran program polsis menambah mutu pendidikan. Bahkan, Disdik merencanakan adanya pelajaran tambahan untuk pengetahuan tentang hukum bagi para siswa-siswa di sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon. "Bisa ditambahkan sebagai pelajaran ektrakurikuler atau muatan lokal. Kami sedang pikirkan dulu," katanya.

Dukungan yang sama diberikan para siswa, Rian (kelas 12 SMK Nusantara) dan Muhammad Syafei (kelas 10 SMK Nusantara). Dua remaja ini menilai kehadiran polsis membawa aura positif. Keduanya mengaku tidak risih diawasi rekan satu sekolah. Mereka yakin rekan-rekan satu sekolah mereka menerima kehadiran polsis. "Kalau ada teman yang tawuran, meskipun tak pernah memulai, tetap saja sekolah yang dapat cap buruk," ujar Rian.
Asal Tidak Aneh-aneh

Di Kota Bandung, walau tidak tahu soal rencana pembentukan provos atau polisi siswa, sejumlah siswa menyambut positif rencana tersebut. Mereka menganggap selama ini situasi Bandung kondusif dan mengharapkan pembentukan provos itu membuat sekolah di Bandung tetap kondusif.

Halaman
12
Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help